Senin 04 April 2016, 09:30 WIB

Calon Kepala Daerah Berpeluang Biayai Kampanye

Calon Kepala Daerah Berpeluang Biayai Kampanye

MI/PANCA SYURKANI

 

CALON kepala daerah diusulkan ikut menanggung biaya kampanye.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan usul tersebut akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada pilkada serentak 2015 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggung semua biaya kampanye setiap pasangan calon.

"Di situ (revisi UU Pilkada) dinyatakan bahwa pasangan calon ikut menanggung biaya kampanye," ujar Rambe di sela-sela diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan fraksi-fraksi di DPR telah diminta menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diharapkan selesai pada 13 April mendatang.

"Minimnya waktu pembahasan menjadi perhatian kami. DIM sebaiknya ada saat rapat kerja Komisi II dan pemerintah," imbuh dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sependapat dengan usul tersebut.

Menurut dia, negara, dalam hal ini KPU, cukup membiayai debat terbuka pasangan calon dan iklan di media massa.

"Bahan dan alat peraga kampanye biayanya ditanggung pasangan calon. Akan tetapi, lokasi, volume, dan ukurannya ditentukan negara. Lokasi alat peraga perlu diatur supaya pelanggaran bisa dikontrol," tutur Titi.

Menurut dia, wacana calon kepala daerah ikut menanggung biaya kampanye akan membuat KPU lebih fokus menyelenggarakan tahapan pilkada berkualitas.

KPU tidak harus disibukkan dengan pengadaan alat kampaye pasangan calon.

"Dengan berkaca dari pengalaman Pilkada 2015 lalu, terdapat dua anggota KPU Konawe Utara, Sulawesi Utara, yang dipecat karena menggunakan desain untuk kepentingan calon sebagai desain sosialisasi saat kampanye," imbuh Titi.

Rencana tersebut, sambung Titi, akan membuat KPU bisa mengonversi dana pengadaan alat peraga kampanye dalam menyosialisasikan visi dan misi program para calon.

"Kerja mereka bisa lebih fokus dan pilkada menjadi berkualitas," tandas Titi. (Ind/P-5)

Baca Juga

Ilustrasi

Wacana Darurat Sipil Dinilai tidak Akan Berdampak Efektif

👤Faustinus Nua 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:59 WIB
Kedepan perlu dilakukan kebijakan darurat sipil. Hal itu diterapkan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tidak semakin meluas ke...
MI/MOHAMAD IRFAN

DPR, Pemerintah dan KPU Sepakat Tunda Pilkada 2020

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 30 Maret 2020, 21:25 WIB
Penundaan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Diharapkan, aturan tersebut segera dibuat dan segera...
MI/ROMMY PUJIANTO

Kasus Rocky Gerung Bergulir Lagi, Awal April Wajib ke Mabes Polri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 30 Maret 2020, 19:53 WIB
"Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan," kata Karo Penmas Div Humas Mabes Polri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya