Sabtu 02 April 2016, 11:08 WIB

Mensos Bantah Isu Bantuan Dana Guru Honorer

ANT/OL-06 | Nusantara
Mensos Bantah Isu Bantuan Dana Guru Honorer

ANTARA/Syaiful Arif

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membantah kebenaran beredarnya isu yang menyebutkan adanya bantuan dana bagi guru honorer bergaji dibawah Rp300 ribu. Isu yang beredar di aplikasi layanan pesan singkat membuat geram Khofifah

"Tidak benar itu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Banjarnegara, Jumat (1/4) petang.

Khofifah mengatakan dirinya tidak tahu menahu kabar tersebut berasal dari mana, namun ia menegaskan bahwa tidak ada program bantuan dari Kementerian Sosial untuk guru honorer bergaji di bawah Rp300 ribu.

Setelah pesan berantai tersebut merebak, Mensos mengatakan dirinya kerap mendapatkan pertanyaan dari guru-guru honorer di berbagai daerah mengenai program tersebut. Tetapi Khofifah menjelaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Saya tidak tahu cerita itu dari mana. Ada yang dari Aceh tanya, dari NTB tanya, tidak ada itu. Pak Anies (Mendikbud) bisa komplain ke Kementrian Sosial," kata Khofifah .

Khofifah pun berharap kepada media untuk meluruskan informasi tersebut bahwa tidak ada program bantuan seperti yang dikabarkan.

Sebelumnya merebak pesan berantai di kalangan para guru terkait dana bantuan untuk satu juta guru honorer dari Kementerian Sosial. Dalam pesan tersebut diinformasikan untuk menghubungi pihak Kementerian Sosial untuk mendaftarkan diri. Berikut isi pesan tersebut:

"Mohon infonya ya..bagi guru honorer yg memiliki pendapatan < 300 rb/bl, untuk mendaftarkan diri pd Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi 1 juta guru oleh Kemensos. Pendaftaran bisa dilakukan melalui Posko Bantuan Guru Independen (Ibu Tety Sulastri di 085695432311). Batas waktu pendataan sampai bulan Mei 2016. Verifikasi dan Validasi data oleh kemensos akan dilakukan pd bulan juni 2016. Data akan diserahkan secara bertahap ke Kemensos. Mohon berkenan menyebarkannya agar semakin banyak guru honorer dg kriteria tsb bisa memanfaatkan kesempatan ini.. (Info dari bu Yusi Sarpras kemenag jakarta)." (ANT/OL-06)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More