Kamis 31 Maret 2016, 21:43 WIB

Masalah GKI Yasmin Ditargetkan Tuntas Sebelum Natal 2016

Astri Novaria | Humaniora
Masalah GKI Yasmin Ditargetkan Tuntas Sebelum Natal 2016

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

 

PERWAKILAN GKI Yasmin didampingi aktivis lintas iman termasuk SETARA Institute, LBH Jakarta, dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Kamis (31/3) menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki. Pertemuan tersebut terkait penyelesaian diskriminasi pada GKI Yasmin.

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos berharap agar pemerintah memberikan perhatian dan mendorong penyelesaian kasus GKI Yasmin yang polemiknya telah berlangsung sejak 2010. Menurut Bonar, masalah GKI Yasmin selama ini menjadi ikon dari perjuangan kebebasan agama.

"Bukan hanya mendapat perhatian di tingkat nasional tapi juga internasional. Karena itu, kalau pemerintah bisa mencari penyelesaian yang baik tentu akan berimplikasi positif bagi pemerintahan Jokowi," ujar Bonar di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (31/3).

Bonar melanjutkan, pihaknya akan terus mendampingi GKI Yasmin hingga menemukan penyelesaian kasusnya. Adapun, Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kota Bogor. Mahkamah Agung tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan PK MA Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin.

Namun, saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua Rukun Tetangga.

Imbasnya, Wali Kota Bogor mencabut IMB GKI Yasmin. Ombudsman RI juga mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.

"Kita berharap penyelesaiannya jangan lewat dari tahun ini. Tadi Kang Teten bilang, tahun pertama karena Jokowi konsentrasi pada masalah ekonomi. Tapi untuk tahun ini akan memberi perhatian kepada masalah-masalah seperti HAM, kebebasan berekspresi dan intoleransi," jelasnya.

Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging mengatakan pihaknya sudah menyampaikan perkembangan kasus GKI Yasmin kepada KSP bahwa sudah ada dua pertemuan langsung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dan GKI Yasmin pada Januari dan awal Maret 2016.

Dalam dua kali pertemuan tersebut, sambung Bona, Bima Arya berkomitmen untuk meneruskan pertemuan dengan GKI Yasmin, dengan target menyelesaikan kasus GKI Yasmin dengan baik sebelum Natal 2016 mendatang.

"Teten katakan juga akan menemui Bima Arya, itu sebagai dukungan pemerintah pusat kepada Bima Arya. Bima Arya berkomitmen komunikasi terus secara reguler dengan GKI Yasmin dan berupaya kasus GKI Yasmin selesai dengan baik sebelum Natal 2016," ujar Bona.

Di sisi lain, Teten Masduki membenarkan pihaknya mendukung penuntasan masalah GKI Yasmin sehingga gereja yang memiliki bangunan ibadah di Jalan K H Abdullah bin Nuh Kavling 3, Taman Yasmin, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, itu mendapatkan solusi penyelesaian terbaik sebelum Natal 2016 ini.

Teten juga mengatakan akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam masalah ini. "Sudah terlalu lama kasus ini terjadi. Saya tentu akan berkoordinasi dengan Menteri terkait seperti Menteri Agama dan Mendagri," pungkasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More