Masuk Perdagangan Bebas untuk Gairahkan Iklim Bisnis

Penulis: Jessica Restiana Sihite Pada: Senin, 28 Mar 2016, 17:30 WIB Ekonomi
Masuk Perdagangan Bebas untuk Gairahkan Iklim Bisnis

ANTARA/Muhammad Adimaja

TIGA negara anggota Trans Pasific Partnership (TPP) secara kompak menyatakan TPP bisa menggairahkan iklim bisnis. Negara-negara itu yakni Australia, Malaysia, dan Vietnam.

Wakil dari Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Bidang Ekonomi Todd Dias mengatakan pihaknya sudah banyak mengikuti pakta perdagangan bebas, yakni TPP, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan sejumlah negara. Menurutnya, dengan semakin banyak Australia tergabung di dalam pakta perdagangan bebas, iklim usaha di Negeri Kangguru itu akan semakin bergairah. Pun, harga barang dan jasa menjadi lebih murah sejak Australia masuk TPP karena adanya keistimewaan bebas bea masuk di antara negara anggota TPP.

"Karena di Autralia kalau ada perdagangan bebas berarti ada iklim bisnis buat pebisnis di Australia. Ada market untuk memasarkan produk pebisnis Australia dan harga ke konsumen jadi lebih murah. Tidak semua orang paham itu," ujar Todd dalam sebuah diskusi di Gedung CSIS, Jakarta, Senin (28/3).

Dia bercerita sebelum negaranya masuk ke dalam TPP, banyak kontroversi layaknya di Indonesia saat ini. Banyak pihak yang menentang hal itu karena dinilai akan membawa Australia ke dalam liberalisasi ekonomi.

Namun, pihaknya melakukan kajian mendalam dan sosialisasi kepada masyarakat agar keputusan itu diterima. Dia menjelaskan TPP tidak berarti semua pengadaan barang dan jasa akan diambil alih perusahaan asing. Kesepakatan di TPP hanya berupa setiap perusahaan asing negara anggota TPP berhak ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

"Banyak yang menganggap hilangnya kontrol negara atas sektor publik menjadi isu TPP. Itu salah. Di sana tidak dibilang pemerintah harus kasih ke asing, tapi hanya ada hak untuk asing ikut lelang," cetusnya.

Todd pun mengatakan negara yang ingin masuk TPP bisa bernegosiasi untuk tidak menelan mentah-mentah kesepakatan TPP. Dia menceritakan sebelum negaranya masuk ke TPP, mayoritas masyarakat Negeri Kangguru itu tidak setuju dengan salah satu kesepakatan dalam TPP, yakni hilangnya akses obat murah.

Todd yang juga ikut dalam perundingan TPP mengatakan pihaknya berupaya keras agar kebijakan itu tidak diterapkan di negaranya. Pemerintah Australia, kata dia, tetap tidak ingin kebijakan di bidang kesehatan tidak terpengaruh kebijakan kesehatan Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, dalam perundingan terakhir tahun lalu Menteri Perdagangan Australia sangat tegas bahwa Australia tidak akan ikut perjanjian jika Australia harus mengubah sistem kesehatan seperti sistem di Amerika. Kalau itu menjadi kewajiban, Australia tidak ikut. Pada akhirnya ikut karena mereka setuju dengan kita," papar Todd.

Wakil Kepala Eksekutif Institute of Strategic and International Studies Malaysia Dato' Steven Wong menandaskan setelah ikut tergabung dengan TPP, Negeri Jiran tersebut melakukan reformasi ekonomi domestik. Malahan, 80% dampak kesejahteraan di Malaysia berasal dari reformasi tersebut, bukan dari akses pasar yang dibuka di Negeri Jiran tersebut.

"Kita memeroleh dampak TPP dari kebijakan non-tarif, bukan tarif yang rendah. Di situ lah muncul investasi dan kita akhirnya merasa investasi itu sangat penting," papar Steven.

Dia menilai negaranya memang harus masuk TPP. Pasalnya, kebijakan luar negeri Malaysia akan tidak berimbang jika tidak bergabung dengan TPP. Terlalu dekat dengan Asean dan Tiongkok, tetapi terlalu jauh dengan Amerika Serikat.

"Kami juga akan melewatkan kesempatan untuk mereformasi ekonomi kami. Susah untuk reformasi jika tak ada insentif TPP dan tentunya ini akan berdampak buruk bagi eksportir Malaysia yang dapat kehilangan akses pasar," imbuh Steven.

Dia pun menawarkan kepada Indonesia jika memang ingin dibantu dalam hal pengkajian.

Senada, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Hoang Anh Tuan mengatakan pihaknya mengincar sejumlah keuntungan dari bergabungnya ke dalam TPP. Pertama, akses pasar, khususnya untuk garmen dan tekstil. Lalu, investasi dan lapangan pekerjaan. Dia menilai dengan dibukanya investasi yang bebas dan berbagai insentif dari TPP, iklim usaha akan semakin berkembang.

"Kami juga akhirnya bisa mereformasi BUMN kami karena TPP. BUMN kami ini sangat berpengaruh besar ke politik Vietnam," pungkasnya.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun menilai masyarakat dan pemerintah harus melihat Indonesia dengan kacamata masa depan. Masyarakat dan pemerintah harus memiliki imajinasi yang tinggi untuk membayangkan dunia tujuh tahun dari sekarang.

Pria yang akrab disapa Tom itu pun menilai Indonesia harus memanfaatkan TPP sebagai sarana pembelajaran untuk menjadi negara maju. "Mungkin akan ada negara berkembang yang bisa adaptasi dengan cepat, ada yang tidak. Tapi pilihannya, kita rangkul negara maju atau jaga jarak? Kalau umpamanya konsesus nanti kita harus bergabung, kita harus merangkul dan belajar dengan mereka. Kita masuk dan berdialog agar standar di pasar global dikembangkan," paparnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More