Pelapor Transaksi Lindung Nilai Terus Meningkat

Penulis: Anastasia Arvirianty Pada: Senin, 28 Mar 2016, 16:46 WIB Ekonomi
Pelapor Transaksi Lindung Nilai Terus Meningkat

ANTARA/Andika Wahyu

SEJAK ketentuan transaksi lindung nilai diberlakukan sejak 2014 lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah korporasi nonbank yang melapor sebagai pelaku transaksi lindung nilai terus meningkat. Hingga tiga bulan ke depan, sudah 83% atau 1.737 korporasi nonbank yang memenuhi kewajiban rasio lindung nilai.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Hendar Harahap kepada media saat dijumpai dalam acara workshop pendalaman produk derivatif dan transaksi lindung nilai, di Gedung BI, Jakarta, Senin (28/3).

Lebih lanjut, Hendar memaparkan, jumlah tersebut meningkat 60,2% dari 1.084 korporasi yang melapor pada kuartal I 2015. Peningkatan pemenuhan kewajiban tersebut juga ada pada rasio likuiditas.

"Kewajiban ini merupakan bagian dari Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) terkait pengelolaan utang luar negeri (ULN) korporasi nonbank. Kami bersyukur respon korporasi terkait pelaksanaan KPPK ini cukup baik," tutur Hendar.

Selain itu, ia pun memaparkan, volume transaksi lindung nilai mengalami peningkatan pasca penerapan KPPK tersebut. Sampai 2015 lalu, volume transaksi lindung nilai telah mencapai US$41,61 miliar atau meningkat 13% dari 2014 yang sebesar US$36,81 miliar.

Di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), transaksi lindung nilai juga tercatat mengalami peningkatan. Sejumlah BUMN besar telah menandatangani master agreement dengan beberapa perbankan Indonesia, sehingga secara total volume transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh BUMN di 2015 sebesar US$1,9 miliar atau meningkat 237% dibanding 2014 yang sebesar US$548 juta.

"Ini menunjukkan kerentanan eksternal Indonesia relatif terkelola dengan baik, ditambah dengan penurunan defisit transaksi berjalan (CAD) terhadap PDB di kisaran 2%," ujar Hendar.

Pengimplementasian dari ketentuan transaksi lindung nilai ini akan dilakukan secara bertahap, untuk memberikan waktu bagi korporasi nonbank dalam penerapannya. Pada 2015 lalu, korporasi nonbank pelaku ULN wajib memenuhi rasio lindung nilai sebesar 20% dan rasio likuiditas (untuk memitigasi resiko liquidity mismatch) minimal 50%.

Sedangkan di 2016 ini, angka tersebut akan ditingkatkan, sehingga pelaku ULN wajib memenuhi rasio lindung nilai sebesar 25% dan rasio likuiditas minimal 70%, serta penerapan peringkat utang minimum BB- untuk setiap korporasi nonbank yang akan menerbitkan ULN baru.

Ada sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada korporasi nonbank yang tidak memenuhi aturan tersebut. Namun, pengenaan sanksinya akan dilakukan bertahap.

"Saat ini sanksi administrasi dulu, ke depannya sedang dibicarakan sanksi lain yang sekiranya sesuai," kata Hendar.

Hendar mengakui, masih ada hambatan yang mesti dihadapi, yakni belum tersosialisasikannya secara luas manfaat dari praktik lindung nilai, masih relatif terbatasnya pemahaman stakeholders terhadap teknis pelaksanaan lindung nilai dan aspek-aspek terkait, dan masih ada korporasi yang berpikir kerugian akibat lindung nilai dianggap sebagai kerugian negara ketika nanti diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Maka, BI akan berupaya mendorong pemahaman dengan meningkatkan sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, seperti workshop, coaching clinic, dan peningkatan kerja sama antar BUMN dan antar lembaga negara.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More