Pemerintah Targetkan Konsultasi dengan DPR soal TPP Tahun Depan

Penulis: Gabriela Jessica Restiana Sihite Pada: Senin, 28 Mar 2016, 12:13 WIB Ekonomi
Pemerintah Targetkan Konsultasi dengan DPR soal TPP Tahun Depan

Menteri Perdagangan, Thomas Lembong -- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MENTERI Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menargetkan kajian akademisi tentang masuknya Indonesia ke Trans Pasific Partnership (TPP) bisa kelar dalam enam bulan ke depan. Dengan begitu, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa dilakukan setelahnya.

"Dunia bergerak cepat jadi kajiannya 3-6 bulan dari sekarang. Perkiraan saya Agustus sudah cukup lengkap kajian akademis dan penelitian. Kemudian, sudah disebar ke publik," ucap menteri yang akrab disapa Tom saat ditemui dalam diskusi di gedung Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Senin (28/3).

Mestinya, konsultasi pemerintah dengan DPR soal masuknya Indonesia ke TPP bisa dilangsungkan tahun ini. Namun, karena adanya pemilu di Amerika Serikat pada November 2016, proses konsultasi tersebut diperkirakan molor. Pemerintah juga mesti menunggu ratifikasi dari para anggota TPP tentang keinginan Indonesia tersebut.

Tom pun menargetkan semester I 2017, diskusi tentang kesiapan, dampak positif dan negatifnya Indonesia masuk TPP sudah bisa digelar bersama DPR.

"Kita dapat waktu ekstra karena siklus politik Amerika. Perkiraan saya, semester I tahun depan kita mesti konsultasi politik dengan DPR," tukas Tom.

Baru setelah konsultasi, pemerintah akan memutuskan secara resmi apakah Indonesia akan bergabung dengan TPP atau tidak.

Lebih lanjut, menurut Tom, Indonesia tidak akan menelan mentah-mentah konsep perdagangan dan perekonomian TPP. Dia menilai pemerintah bisa memodifikasi hal tersebut sesuai sistem perekonomian Indonesia. Karena itu, dia menilai perekonomian Indonesia tidak akan seliberal AS.

Pun, Indonesia diklaimnya akan tetap bisa menjalin kerja sama dengan Tiongkok meski sudah masuk TPP.

"Sistem TPP tidak kita telan tanpa modifikasi, tapi akan kita sesuaikan dengan karakter masyarakat dan sistem perekonomian yang kita inginkan. Kan masyarakat kita beda dengan AS dan Jepang. Kita juga beda dengan Tiongkok. Kita tidak langsung menelan sistem dari Tiongkok juga tanpa modifikasi. Ini perjalanan petualangan menuju sistem yang pas di Indonesia dan Asean," imbuhnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More