Senin 28 Maret 2016, 03:30 WIB

Lahan Bekas Terbakar Dikuasai Negara

DW/RK/N-4 | Nusantara
Lahan Bekas Terbakar Dikuasai Negara

MI/DWI APRIANI

 

SISTEM enclave akan dikenakan pemerintah terhadap area yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lewat sistem itu, negara akan menguasai kembali bekas lahan terbakar tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan kembali menegaskan hal itu seusai menghadiri Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Rani Arvota, di Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (26/3) lalu.

Selama ini pembakaran lahan tidak terkendali karena kurangnya kesadaran pemilik lahan.

Karena itu, jelas Ferry, kesepakatan pengembalian itu ditempuh pemerintah untuk menertibkan dan mengantisipasi karhutla, khususnya yang dilakukan perusahaan perkebunan besar.

"Kawasan bekas terbakar dimasukkan dalam zona enclave, dikeluarkan dari lahan perkebunan milik perusahaan atau masyarakat. Ini bukan sita lahan, melainkan kita enclave-kan lahan yang terbakar tersebut dengan alasan apa pun kebakarannya," terangnya.

Pemerintah menerapkan itu dalam konteks hak guna usaha (HGU).

Ferry mencontohkan, jika terjadi karhutla yang mencakup 60% dari 10 HGU yang diberikan, sebesar persentase itulah zona eclave-nya.

"Lahan terbakar itulah yang kita enclave-kan. Luas-an lahan yang boleh digarap adalah yang tidak terbakar saja," kata Ferry.

Meski dikuasai pemerintah, Ferry menegaskan tidak ada penyitaan atau penca-butan HGU di kawasan yang terbakar.

Lewat kebijakan itu juga, kata Ferry, bekas lahan dan hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan akan dikuasai kembali oleh negara.

Kebijakan enclave itu diharapkan dapat digunakan sebagai sanksi terhadap upaya pembakaran lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian, tidak hanya bagi warga se-tempat, tapi juga negara.

"Kami tidak cabut HGU, tapi proses enclave lahan. Nah untuk jumlah perusahaan pokoknya ada beberapa sedang proses verifikasi. Di sini kami tegakkan keadilan bukan untuk kepentingan perusahaan," pungkasnya.

Untuk mencegah terjadinya karhutla, pemerintah mewajibkan tiga hal bagi perusahaan yang mendapat izin HGU.

Pertama, setiap perusahaan dilarang membuka perkebunan dengan membakar lahan.

Kedua, setiap lahan konsesi yang memiliki izin HGU diwajibkan membangun sumber air/embung/sekat kanal.

Ketiga, konsesi yang berada di lahan gambut harus menjaga kelembapan sesuai dengan aturan Badan Restorasi Gambut.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More