Senin 28 Maret 2016, 03:30 WIB

Lahan Bekas Terbakar Dikuasai Negara

DW/RK/N-4 | Nusantara
Lahan Bekas Terbakar Dikuasai Negara

MI/DWI APRIANI

 

SISTEM enclave akan dikenakan pemerintah terhadap area yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lewat sistem itu, negara akan menguasai kembali bekas lahan terbakar tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan kembali menegaskan hal itu seusai menghadiri Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Rani Arvota, di Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (26/3) lalu.

Selama ini pembakaran lahan tidak terkendali karena kurangnya kesadaran pemilik lahan.

Karena itu, jelas Ferry, kesepakatan pengembalian itu ditempuh pemerintah untuk menertibkan dan mengantisipasi karhutla, khususnya yang dilakukan perusahaan perkebunan besar.

"Kawasan bekas terbakar dimasukkan dalam zona enclave, dikeluarkan dari lahan perkebunan milik perusahaan atau masyarakat. Ini bukan sita lahan, melainkan kita enclave-kan lahan yang terbakar tersebut dengan alasan apa pun kebakarannya," terangnya.

Pemerintah menerapkan itu dalam konteks hak guna usaha (HGU).

Ferry mencontohkan, jika terjadi karhutla yang mencakup 60% dari 10 HGU yang diberikan, sebesar persentase itulah zona eclave-nya.

"Lahan terbakar itulah yang kita enclave-kan. Luas-an lahan yang boleh digarap adalah yang tidak terbakar saja," kata Ferry.

Meski dikuasai pemerintah, Ferry menegaskan tidak ada penyitaan atau penca-butan HGU di kawasan yang terbakar.

Lewat kebijakan itu juga, kata Ferry, bekas lahan dan hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan akan dikuasai kembali oleh negara.

Kebijakan enclave itu diharapkan dapat digunakan sebagai sanksi terhadap upaya pembakaran lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian, tidak hanya bagi warga se-tempat, tapi juga negara.

"Kami tidak cabut HGU, tapi proses enclave lahan. Nah untuk jumlah perusahaan pokoknya ada beberapa sedang proses verifikasi. Di sini kami tegakkan keadilan bukan untuk kepentingan perusahaan," pungkasnya.

Untuk mencegah terjadinya karhutla, pemerintah mewajibkan tiga hal bagi perusahaan yang mendapat izin HGU.

Pertama, setiap perusahaan dilarang membuka perkebunan dengan membakar lahan.

Kedua, setiap lahan konsesi yang memiliki izin HGU diwajibkan membangun sumber air/embung/sekat kanal.

Ketiga, konsesi yang berada di lahan gambut harus menjaga kelembapan sesuai dengan aturan Badan Restorasi Gambut.

Baca Juga

ANTARA

Yogyakarta Diprediksi Turun Hujan Hingga Juni

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 20:03 WIB
Berdasarkan hasil monitoring curah hujan di DIY terlihat sebagian wilayah sudah memasuki awal musim kemarau seperti Gunungkidul bagian...
MI/Widjajadi

Rektor UMS Jamu Mahasiswa Asing tidak Bisa Pulang karena Korona

👤Widjajadi 🕔Senin 25 Mei 2020, 17:58 WIB
Karena tidak bisa pulang ke negara mereka pada perayaan hari yang sangat istimewa untuk umat Islam itu, rektor UMS perlu meluangkan waktu,...
MI/Depi Gunawan

Yang ke Pasar Antri Cimahi Sepekan Ini Lapor ke Puskesmas

👤Depi Gunawan 🕔Senin 25 Mei 2020, 17:05 WIB
WARGA Cimahi yang dalam sepuluh hari terakhir ke Pasar Antri diminta melapor ke puskesmas. Menyusul ditemukannya dua pedagang di sana...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya