Selasa 27 Oktober 2020, 00:30 WIB

Kemenristek: Riset Berbiaya Asing Harus Ada Alih Teknologi

Mediaindonesia.com | Humaniora
Kemenristek: Riset Berbiaya Asing Harus Ada Alih Teknologi

Dok MI
Ilustrasi

 

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mengatakan dalam kerja sama riset dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing harus ada alih teknologi dan keluaran yang bermanfaat bagi Indonesia.

"Kewajiban-kewajiban itu yang betul-betul harus kita ketahui, sehingga kita setelah memberikan atau melakukan kewajiban pun berhak memperoleh hak yang seharusnya kita dapatkan," kata Pelaksana Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek Muhammad Dimyati dalam acara virtual Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 di Jakarta, Senin (26/10).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pihak atau peneliti asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) dan bekerja sama dengan pihak Indonesia di Tanah Air.

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia yang melakukan litbangjirap ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing, dalam melakukan litbangjirap di Indonesia wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia.

Selain itu, wajib melibatkan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja, serta mencantumkan nama sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan bersama.

Selanjutnya, mereka wajib melakukan alih teknologi, menyerahkan data primer kegiatan litbangjirap, memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material (material transfer agreement) dalam rangka pemindahan atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan atau digital.

"Pada saat kita ingin membawa sampel, kita juga harus membuat dokumen-dokumen material transfer agreement sebagai kelengkapan yang menyertai sampel atau barang yang akan kita bawa keluar. Kalau tidak, bukan hanya peneliti asing yang akan mendapatkan sanksi, kita pun yang berkolaborasi akan mendapatkan sanksi yang tidak ringan," tutur Dimyati.

Berdasarkan Pasal 40 UU Sisnas Iptek, pemerintah pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dari keluaran hasil litbangjirap.

Wajib serah dan wajib simpan dilakukan oleh penyandang dana, sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (OL-12)

Baca Juga

Dok.MI/Duta

Lima Fraksi Menolak, Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

👤Putra Ananda 🕔Selasa 24 November 2020, 16:23 WIB
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi...
MI/CITRA LARASATI

Seleksi Guru PPPK untuk Tingkatkan Layanan pada Peserta Didik

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 24 November 2020, 15:15 WIB
Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang...
Antara/Raisan Alfarisi

Hari Guru Nasional, Komed Gelar Lomba Cipta Pembelajaran Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 November 2020, 15:01 WIB
Dari total peserta terdaftar, dewan juri menyeleksi berkas tersebut menjadi 15 nomine. Peserta yang masuk nominasi melakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya