Minggu 25 Oktober 2020, 14:45 WIB

Uang Pelicin Dana Transfer Daerah Capai 1% dari Total Anggaran

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Uang Pelicin Dana Transfer Daerah Capai 1% dari Total Anggaran

Dok. MI/Rommy Pujianto
KPK

 

ALUR birokrasi dana transfer daerah sangat berliku, sarat kepentingan politik anggaran. Seluruhnya memicu praktik korupsi seperti yang dilakukan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman yang menyuap pejabat Kementerian Keuangan Rp 700 untuk percepatan pencairan dana alokasi khusus (DAK) 2018.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menjelaskan seluruh dana yang dialokasikan untuk daerah harus melewati sejumlah meja yang kerap dihinggapi praktik kotor. Termasuk pula dana perencanaan yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat berubah sesuai dinamika dan persetujuan DPR.

"Pada tahap perencanaan ini lah pemda harus berjuang ke Jakarta, ke kementerian, supaya masuk di usulan yang akan dibawa Kemenkeu ke DPR," kata dia kepada mediaindonesia.com, Minggu (25/10).

Menurut Pahala, pemda harus mengawal anggaran yang diajukan supaya disetujui DPR. Penggunaan jalur politik pun dilakukan pemda untuk memastikan proposal dana alokasi yang diminta dapat persetujuan.

Karena persetujuan atas usulan pemda membutuhkan lampu hijau DPR dan dapat berubah dari angka perencanaan, kata dia, maka proses ini menyimpan potensi korupsi dan nepotisme.

"Selalu ada yang menawarkan jasa untuk melobi supaya mendapatkan persetujuan atas apa yang diajukan atau juga untuk mengubah besaran dana yang sudah ditetapkan," kata dia.

Baca juga : Perayaan HUT Golkar Raih Rekor MURI

KPK, kata dia, memiliki catatan besaran uang pelicin untuk pihak yang mengaku bisa memperjuangkan dana transfer daerah mencapai 1% dari total anggaran. Praktik rasuah ini menjadi lingkaran setan, karena besaran uang suap itu kerap dibayarkan pemda dari hasil kejahatan serupa.

"Biasanya ada yang dibayar di depan atau setelah pencairan anggaran. Asal uang pelicinnya dari para kontraktor dengan perjanjian saat cair akan digunakan untuk proyek yang nantinya digarap mereka," jelasnya.

Sementara itu, Pahala mengatakan pimpinan kepala daerah yang memiliki afiliasi dengan partai kerap mendapatkan jumlah anggaran tanpa ketentuan. Itu seperti dalam kategori transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Biasanya, pemerintah pusat memberikan anggaran berdasarkan perencanaan dan evaluasi serapan. "Nah ini kan faktor-faktor yang bisa subyektif. Misalnya kepala daerahnya pengurus partai di nasional kalau rapat di DPR kan lebih kuat dibanding bupati yang gak punya kenalan di partai pusat," terangnya.

Pahala mengatakan, KPK telah berupaya menekan praktik rasuah dalam pengurusan dana transfer untuk daerah. Salah satunya meminta seluruh pemangku kepentingan di daerah supaya menjauhi pihak yang menawarkan bantuan pengurusan anggaran.

Selain itu, KPK juga akan mengkaji sistem perencanaan, penetapan dan perhitungan dana transfer daerah. Tujuannya supaya secara sistem dapat meningkatkan pencegahan praktik rasuah. (P-5)

Baca Juga

Dok MI

Polri Selidiki Pelanggaran Kampanye Cagub Mulyadi di Pilgub Sumbar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 17:25 WIB
Pelapor sendiri dugaan pelanggaran ialah paslon nomor urut empat, Yogi Ramon Setiawan. Yogi membuat laporannya di Bawaslu RI dan telah...
MI/MOHAMAD IRFAN

Ahli Paparkan Dampak Hukum Surat Jalan Palsu Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 17:20 WIB
Pembuktian kasus, menurut saksi ahli, harus memastikan buktinya berupa surat jalan palsu diperlihatkan ke majelis...
MI/SUSANTO

Anies Baca How Democracies Die, Firli Singgung Why Nations Fail

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 16:40 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan buku itu mengungkap salah satu sebab negara gagal yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya