Sabtu 24 Oktober 2020, 05:06 WIB

Banyak Gangguan, Joko Tjandra Minta Sidang Luring

Tri/P-2 | Politik dan Hukum
Banyak Gangguan, Joko Tjandra Minta Sidang Luring

DOK MI CAROLLI HUTAMA GANI
Joko Soegiarto Tjandra Terdakwa kasus surat jalan palsu

 

PENGACARA terdakwa kasus surat jalan palsu Joko S Tjandra, Soesilo Aribowo, mengajukan permohonan ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyelenggarakan sidang secara luring (offline). Hal itu disampaikan Soesilo seusai jaksa penuntut umum (JPU) membacakan replik atas ekspesi (keberatan) yang diajukan pihaknya pada persidangan sebelumnya.

Selama ini, Joko Tjandra mengikuti jalannya persidangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta Pusat. Ia ditahan dalam kapasitasnya sebagai terdakwa atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Kami sudah meminta untuk dilakukan persidangan offline karena online ini memang sangat menggangu dan sangat merugikan terdakwa dan juga penasihat hukum,” kata Soesilo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, kemarin.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, terjadi gangguan audio saat JPU membacakan replik dari ruang sidang di PN Jakarta Timur. Hakim Ketua Muhammad Sirad bahkan sempat menskors jalannya persidangan karena Joko Tjandra tidak dapat mendengar replik yang dibacakan JPU.

Dalam sidang, kemarin, jaksa meminta majelis hakim menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan penasihat hukum Joko Tjandra. JPU Yeni Trimulyani menilai keberatan penasihat hukum terkait dengan penulisan identitas Joko Tjandra dalam surat dakwaan patut dikesampingkan.

Menurut Yeni, penulisan identitas Joko Tjandra yang disertai kata bin Tjandra Kusuma justru menambah keyakinan bahwa yang dihadirkan dalam persidangan ialah Joko Tjandra yang merupakan anak dari Tjandra Kusuma.

“Sebagaimana BAP terdakwa. Bukan Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan yang lain,” tegas Yeni.

Yeni juga menegaskan penentuan locus delicti dalam surat dakwaan sudah jelas. Tindak pidana yang didakwakan terjadi di Mabes Polri Jakarta Selatan, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, serta Bandar Udara Supadio Pontianak.

Dalam dakwaan, Joko Tjandra yang merupakan terpidana buron sejak 17 Juni 2009 disebut melakukan berbagai usaha agar bisa lepas dari daftar interpol red notice, daftar pencarian orang (DPO), dan eksekusi jaksa.

Ia dibantu antara lain oleh Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan pengacaranya, Anita Kolopaking.

Prasetijo dan Anita telah duduk di kursi terdakwa dalam perkara yang sama. Pada sidang kemarin, jaksa juga menolak eksepsi keduanya.

Hakim ketua Muhammad Sirad mengatakan majelis akan membacakan putusan sela pada Selasa (27/10). (Tri/P-2)

Baca Juga

Dok.MI

Polri Usut Kasus Video Tik-tok Hina Jokowi dan Puan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 21:01 WIB
Video yang diunggah akun TikTok @acygacalfarucha, menyebut Jokowi dan Puan adalah keturunan...
MI/CAHYA MULYANA

Rakyat Majemuk Jadikan Indonesia Pilih Demokrasi

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 20:45 WIB
Demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi...
Puspenkum Kejagung

Jaksa Agung: Berikan Efek Jera di Sektor Ekonomi Pelaku Korupsi

👤Golda Eksa 🕔Selasa 24 November 2020, 20:08 WIB
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya