Jumat 23 Oktober 2020, 05:50 WIB

Petahana Didiskualifikasi, Melawan

Dwi Apriani | Pilkada
Petahana Didiskualifikasi, Melawan

MI/DWI APRIANI
Calon Bupati Ogan Ilir nomor urut 1 Panca Wijaya Mawardi memberikan paparan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan warga di Ogan I

PERHATIAN warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, kini tertuju ke Mahkamah Agung. Warga ingin segera tahu apakah pasangan petahana Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak bisa melanjutkan kontestasi atau sebenarnya pertarungan sudah tutup buku.

Pertanyaan masyarakat bermuara pada putusan KPU Ogan Ilir (OI) yang mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang. Karena Pilkada OI hanya diikuti dua pasangan, apakah nomor urut 1 pasangan Panca Mawardi-Ardani Arwin Novansyah sudah dapat dikatakan menang?

KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 pada 12 Oktober karena alasan pelanggaran administrasi, yakni memutasi pejabat ASN yang masih dalam tenggat waktu 6 bulan sebelum penetapan maju pilkada.

Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu sesuai amanat Pasal 71 ayat 2 dan 3 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 2 dalam UU tersebut menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Adapun Pasal 3 menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ketua KPU OI, Massuryati, mengungkapkan setelah resmi mendiskualifikasi nomor urut 2 sesuai dengan rekomendasi Bawaslu OI, maka paslon Ilyas-Endang yang didukung PDIP, Partai Golkar, Partai Berkarya, Partai Hanura, dan PBB harus menghentikan kampanyenya.

“Statusnya sudah diskualifikasi dan tidak bisa berkampanye walaupun ini masa kampanye. Karena sudah dikeluarkan surat diskualifikasi, artinya secara langsung dikeluarkan dari kepesertaan pemilu,” tandasnya.

Paslon 2 tentu saja sangat keberatan dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Banding paslon 2, kata Komisioner KPU Provinsi Sumsel Hepriyadi, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Medan bukan ke MA.

“Sesuai Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berwenang menangani pelanggaran administrasi biasa terkait putusan KPU OI ialah PTTUN, sedangkan kalau ke MA berkaitan dengan putusan administrasi pelanggaran bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Memang ada putusan MA terkait Pilkada Bone, tapi apakah sama yurisprudensinya, kita tidak tahu,” papar Hepriyadi.

Serangan balik


Tim sukses paslon 2, Seketetaris DPC PDI Perjuangan OI, Muhammad Rizal, beralasan pihaknya mengajukan gugatan ke MA untuk mendapatkan ruang pembelaan.

“MA tentu beda dengan apa yang dilakukan Bawaslu Ogan Ilir. Rekomendasi diskualifikasi mereka hanya berdasarkan kajian sendiri, tanpa meminta bukti lampiran dari kami sebagai terlapor. Benar, Pak Ilyas dan Endang sempat diperiksa Bawaslu, tapi tanpa ada kesempatan membela diri. Itu pun hanya 30 menit, terkesan tergesa-gesa, dan mereka menyimpulkan pihak kami melanggar, tidak matang,” ujarnya.

Rizal mengecam keras surat diskualifikasi KPU OI dan menduga keputusan tersebut berindikasi berpihak kepada paslon lawan. “KPUD jangan main-main. Keputusan diskualifikasi dapat memicu konflik besar,” tegasnya.

Pengamat politik Kota Palembang, Bagindo Togar, menilai pendiskualifikasian nomor 2 merupakan serangan balik kubu lawan. Sebelumnya sudah ada api, yakni AW Noviadi yang merupakan pesaing Ilyas Panji terganjal maju Pilkada OI sehingga digantikan adiknya, Panca Mawardi.

“Kita harapkan tidak ada gejolak di masyarakat. Melawan balik lewat jalur konstitusional merupakan pilihan tepat dan dapat mencerdaskan masyarakat. Sebagai petahana, tindakan paslon 2 menempuh lewat jalur hukum dapat membuat suasana politik tetap dingin,” urainya.

Bagindo berpendapat Pilkada OI belum bisa dikatakan berakhir karena ada muatan dan konsekuensi politis. “KPU dan Bawaslu tentu akan siap menghadapi konsekuensi dan kemungkinan terburuk dalam pengambilan keputusan diskualifikasi itu,” jelasnya.

Di sisi lain, pengamat hukum politik tata negara Universitas Sriwijaya, Dedeng Zawawi, menyatakan banding paslon 2 akan menguji aspek yuridis aturan pilkada dan pelaksanaan kewenangan pendiskualifikasian.

“Kalau alasan lemah dan pembuktian kurang, keputusan pendiskualifikasian akan dibatalkan di MA. Seperti keputusan pendiskualifikasian KPU Pare-Pare terhadap petahana yang dianulir MA pada Pilkada 2018,” terang Dedeng. (N-1)

 

Baca Juga

Istimewa

Koyem dan Jajarannya Bergerak Menangkan Ben-Ujang

👤Surya Sriyanti 🕔Selasa 24 November 2020, 18:00 WIB
KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Kalimantan Tengah, Nadalsyah atau akrab disapa Koyem mulai bergerak memenangkan...
MI/Yoseph Pencawan

Menjaga Predikat Raja Beras

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 24 November 2020, 02:30 WIB
Tim relawan pendukung Soekirman-Tengku Ryan berharap netralitas aparatur sipil negara dan TNI-Polri dalam...
ANTARA FOTO/ADIVA NIKI

Mantu Presiden Sudutkan Petahana Kota Medan

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 24 November 2020, 02:25 WIB
Salah satu terobosan yang akan dilakukan paslon nomor urut 2 ialah mengubah alur sistem pelayanan publik menjadi transparan, cepat, tepat,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya