Senin 19 Oktober 2020, 01:15 WIB

Strategi Tekan Angka Stunting di Episentrum

Atalya Puspa | Humaniora
Strategi Tekan Angka Stunting di Episentrum

ANTARA
Menko PMK Muhadjir Effendy

 

PEMERINTAH tengah berupaya mempercepat penanganan stunting dengan memfokuskan pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi. 

Berbagai masalah mendasar di sana seperti sanitasi, imunisasi, gizi, dan pemenuhan sumber air bersih akan digegas untuk dibereskan. “Menindaklanjuti arahan Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan segera melakukan langkah-langkah untuk mengakselerasi penurunan stunting di 10 provinsi tersebut,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan resmi, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden memerintahkan jajarannya agar mempercepat upaya penurunan stunting di 10 provinsi. Provinsi yang dimaksut yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Kabupaten Sumba Barat Daya termasuk dari 100 kabupaten prioritas penanganan stunting. Pada daerah ini masih banyak bayi dan balita yang mengalami gizi kurang hingga stunting (gagal tumbuh pada anak).

Menurut Muhadjir permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya. Karena itu, sinergitas antarkementerian dan lembaga diperlukan dalam penanganan stunting ini.

Selain itu, mantan Mendikbud ini mengungkapkan, stunting juga sangat erat kaitannya dengan permasalahan di ranah keluarga. Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga terkait gizi anak juga penting dilakukan.

Ia menambahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi lead untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, dalam sosialisasi dan edukasi juga diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa dilakukan dengan maksimal.

Muhadjir berharap, intervensi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Barat Daya akan berhasil dan akan menjadi contoh untuk penanganan di daerah lainnnya. 

“Kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan adanya perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019 diharapkan bisa dilanjutkan menjadi 14% di 2024.


Koordinasi

Upaya percepatan penurunan angka stunting juga disambut Kementerian Sosial (Kemensos) dengan menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Menteri Sosial Juliari Batubara juga sudah menugaskan Sekjen Kemensos membentuk satu tim lintas kementerian/ lembaga untuk segera merumuskan roadmap mengenai penggunaan beras fortifikasi terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Saya minta kementerian dan lembaga terkait untuk turut mendukung, sehingga masalah stunting di Indonesia dapat dikurangi secara efektif dan masif,” kata Juliari. Selain itu, Kemensos kini tengah melakukan kajian produk makanan yang akan disalurkan melalui progran BPNT yang berdampak langsung bagi penurunan stunting.(H-1)
 

Baca Juga

ANTARA/Aswaddy Hamid

Realisasi Bansos Tunai Covid-19 Kemensos Capai 82%

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:26 WIB
Bansos tunai Kemensos ditujukan bagi 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko

Populasi Komodo di Lembah Loh Buaya Meningkat dalam Beberapa Tahun

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:17 WIB
Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu atau bertambah 125...
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Sumatra Utara

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:10 WIB
Presiden juga diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya