Minggu 18 Oktober 2020, 21:03 WIB

Mensesneg Temui PBNU dan MUI Jaring Masukan UU Ciptaker

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Mensesneg Temui PBNU dan MUI Jaring Masukan UU Ciptaker

Ilustrasi
UU Cipta Kerja

 

MENTERI Sekretaris Negara Pratikno bertemu dengan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minggu (18/10).

Mensesneg Pratikno diutus Presiden Jokowi untuk mensosialisasikan sekaligus menjaring aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI. Tujuannya untuk sosialisasi UU Cipta Kerja, sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan. NU dan MUI juga bagian dari pemangku kepentingan yang pastinya punya perhatian terhadap UU ini," ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Minggu (18/10) malam.

Bey mengatakan Mensesneg mendatangi langsung Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di kediamannya di Jakarta. Setelahnya, Mensesneg bertamu ke kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi.

Baca juga : Pemerintah Diminta Ungkap Hasil TGPF Intan Jaya Secara Terbuka

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga menyerahkan naskah UU Ciptaker yang sebelumnya sudah diterima Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu.

Bey mengatakan rencananya naskah UU Cipta Kerja itu juga akan diberikan kepada Muhammadiyah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tengah berada di luar kota.

Bey menyampaikan Presiden Jokowi telah memerintahkan para menterinya untuk menjaring masukan karena pemerintah tengah menyusun aturan turunan UU Ciptaker berupa sejumlah PP dan Perpres. Pemerintah terbuka untuk masukan dari semua pihak terkait penyusunan aturan turunan tersebut.

"Para menteri sudah mendapat perintah Presiden Jokowi untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari akademisi, ormas, serikat pekerja, atau masyarakat langsung," ucap Bey. (OL-2).

 

Baca Juga

ANTARA/Irsan Mulyadi

Pembahasan Regulasi TNI Tangani Terorisme Harus Secara Hati-Hati

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:04 WIB
Bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun, kewenangan TNI harus sesuai aturan...
MI/Supardji Rasban

Sudirman Said Raih Penghargaan Demokrasi

👤Supardji Rasban 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:32 WIB
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Abraham Samad menerima penghargaan...
MI/Susanto

Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:06 WIB
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya