Minggu 18 Oktober 2020, 16:53 WIB

Kemendagri Beri Lampu Hijau Sanksi Protokol Covid Diperberat

Putri Anisa Yuliani | Humaniora
Kemendagri Beri Lampu Hijau Sanksi Protokol Covid Diperberat

MI/Heri Susetyo
Ilustrasi

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri memberkan restu kepada Pemprov DKI Jakarta memperberat sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan covid-19.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan restu tersebut tergambar dari hasil evaluasi Kemendagri yang tidak menyinggung substansi pemberian sanksi pelanggaran dalam rancangan peraturan daerah (raperda) penanggulangan covid milik Pemprov DKI.

"Iya mereka sudah selesai evaluasi raperda kita. Dari evaluasi itu tidak ada yang menyangkut substansi. Hanya redaksional saja. Sanksi juga tidak ada yang tidak disetujui," kata Pantas saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (18/10).

Pantas menyebut sanksi yang diperberat di dalam raperda dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada warga yang menghalangi atau menghambat penanggulangan covid.

Baca juga : Penyakit Kronis Buat Dunia Rentan Covid-19

Semisal warga yang menolak tes swab sebagai bagian dari 'active case finding' bisa dijerat dengan denda Rp5 juta.

"Iya itu kan untuk efek jera. Jadi pemerintah itu harus seimbang antara kasih sayang dengan hukuman. Kasih sayangnya itu dengan sosialisasi dan edukasi. Kalau sudah begitu masih melanggar ya harus disanksi," terang Pantas.

Rencananya raperda ini akan disahkan besok dalam rapat paripurna DPRD DKI.

"Iya rencananya besok paripurna jam 2 siang. Tapi sebelum itu ada rapat pimpinan dewan untuk menyempurnakan kembali. Tadi kan ada catatan-catatan dari Kemendagri yang harus kita ikuti walaupun hanya redaksional saja," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Senin (12/10) lalu, raperda penanggulangan covid-19 DKI selesai dibahas oleh DPRD DKI. Selanjutnya, raperda itu diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Tahap selanjutnya adalah pengesahan raperda dalam rapat paripurna. Kemudian, raperda itu kembali dikirimkan ke Kemendagri untuk diundangkan.(OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Aswaddy Hamid

Realisasi Bansos Tunai Covid-19 Kemensos Capai 82%

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:26 WIB
Bansos tunai Kemensos ditujukan bagi 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko

Populasi Komodo di Lembah Loh Buaya Meningkat dalam Beberapa Tahun

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:17 WIB
Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu atau bertambah 125...
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Sumatra Utara

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:10 WIB
Presiden juga diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya