Minggu 18 Oktober 2020, 16:10 WIB

Soal UMK 2021, Disnaker Cimahi Tunggu Instruksi Pusat

Depi Gunawan | Nusantara
Soal UMK 2021, Disnaker Cimahi Tunggu Instruksi Pusat

Antara
Demo pekerja meminta UMK laik hidup layak dan sejahtera.

 

DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menunggu mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2021.

Berbeda dengan sebelumnya, di tahun ini pembahasan upah minimum bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi, ditambah dengan adanya pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Sekretaris Disnaker Kota Cimahi, Uce Herdiana menyatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi baik dari Pemprov Jabar maupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI terkait mekanisme penentuan UMK tahun 2021.

"Edaran menterinya (Kemenaker) belum ada. Kita masih menunggu," kata Uce, Minggu (18/10).

Pihaknya akan segera membahas UMK bersama Dewan Pengupahan jika informasi resminya sudah turun. Disnaker juga belum tahu apakah mekanisme pengupahan untuk UMK tahun 2021 akan mengacu kemana.

"Kami belum bisa melakukan apa-apa untuk saat ini, tunggu edaran resmi saja," ujarnya.

Menurut dia, mekanisme penghitungan UMK tahun ini dipastikan jauh berbeda dengan sebelumnya. Dimana tahun lalu penentuan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formulasi penghitungan upah mengacu pada laju inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tetapi untuk mekanisme pengupahan tahun depan belum jelas, apakah masih menggunakan pola lama ataukah pola baru seiring disahkannya Undang-undang Cipta Kerja serta melemahnya laju ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Undang-undang Cipta Kerja kan belum ditandatangani presiden, sementara undang-undang lama belum dicabut. Kita masih bingung," ungkapnya.

Pihaknya berharap mekanisme UMK 2021 segera turun dari pemerintah pusat sehingga bisa langsung lakukan persiapan. "Mudah-mudahan Oktober ini sudah turun. Untuk mekanismemya juga apakah masih diusulkan ke gubernur atau tidak, kita belum tahu," jelasnya.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi, Yanuar Taufik menyebut, pihaknya belum bisa melakukan pembahasan UMK untuk tahun depan, apalagi melaksanakan pleno tanpa petunjuk dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, belum ada petunjuk dari pemerintah pusat," katanya. (OL-13)

Baca Juga: Mulai Besok, KRL Beroperasi hingga Pukul 24.00

 

Baca Juga

MI/Arnoldus Dhae

Wamen LHK Beri Nama Buaya yang Lahir di Bali Safari Park

👤Arnoldus Dhae 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:49 WIB
Buaya Sinyulong dikategorikan rentan atau vulnerable dalam daftar merah IUCN karena populasinya kurang dari 2.500 individu dan terus...
Ilustrasi

Ketahuan Dukung Cakada, Oknum ASN di Kepri Bakal Diberi Sanksi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 02:45 WIB
Komisioner Bawaslu Indrawan Susilo Prabowoadi menjelaskan kedua oknum dimaksud masing-masing berinisial KM seorang ASN Polda Kepri dan TS...
MI/Dwi Apriani

Cuti Bersama, Volume Mobil di Tol Sumatera Diperkirakan Naik 100%

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 02:10 WIB
"Kita prediksi pada libur panjang ini, kendaraan yang melintas di JTTS naik hingga 100 persen dari hari biasanya sebanyak 4.000 unit,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya