Minggu 18 Oktober 2020, 04:45 WIB

Setahun UU Baru, Kinerja KPK Dinilai Merosot

Pra/Cah/P-1 | Politik dan Hukum
Setahun UU Baru, Kinerja KPK Dinilai Merosot

Antara/Muhammad Adimaja.
Ilustrasi

 

SETAHUN setelah Undang-Undang KPK disahkan, kinerja lembaga antirasuah terus mengalami kemerosotan. KPK saat ini cenderung dilihat sebagai instansi yang memiliki banyak persoalan internal, mulai mundurnya beberapa pegawai dan pejabat struktural hingga pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ini bahkan menyebut justru hal-hal yang terkait penuntasan penanganan korupsi tidak terlihat. “Memang terlihat pemberitaan tentang penanganan korupsi menurun. Sekarang malah didominasi hal-hal yang membangun image buruk. Saya melihat KPK sudah karatan benar,” ujar Saut dalam sebuah webinar bertajuk Refleksi Satu Tahun Pengundangan UU KPK Baru, kemarin.

Bahkan, saking sudah menurunnya kinerja KPK, publik saat ini sudah seperti tidak peduli dengan apa yang dikerjakan atau menimpa lembaga tersebut. “Setahun belakangan, masyarakat sudah tidak peduli. Masalahnya kita punya tanggung jawab untuk ikut menjaga KPK.’’

Menurut Saut, turunnya kinerja KPK saat ini tidak terlepas dari dinamika kepemimpinan di dalam instansi tersebut. “Jadi, itu memang cerminan dan kita sekarang tidak berharap lebih,” ucapnya.

Mantan Komisioner KPK Mochammad Jasin menambahkan pelemahan yang terjadi di KPK juga disebabkan oleh kehadiran dewan pengawas. “Mereka justru membuat kinerja KPK tidak efektif. Untuk melakukan penggeledahan, KPK harus izin dewan pengawan dan itu satu kali 24 jam. Jangankan 24 jam, terlambat 10 menit saja bisa sangat berpengaruh,” jelas Jasin.

Selain kinerja, mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Aji juga mengkritisi soal rencana membeli mobil untuk komisioner KPK. Menurutnya, KPK semestinya membuat pengadaan sesuai kebutuhan organisasi. “Masalahnya bukan pada fantastis atau tidak harga kendaraan, tapi lebih pada kebutuhan lembaga atas pemanfaatan sarana kendaraan bagi lembaga.’’

Indriyanto tak masalah dengan pengadaan mobil dinas sepanjang ada standardisasi di kementerian dan lembaga lain. Namun, dia mengingatkan sarana dan anggaran pengadaan yang tinggi tidak perlu dipenuhi dengan kendaraan dinas.

Apalagi, budaya KPK telah dibangun dengan bertumpu pada kesederhanaan. Selama ini KPK membatasi diri antara kebutuhan sarana kendaraan lembaga dengan kesediaan anggaran yang dinilai fantastis.

“Artinya tetap bisa menunda atau bisa diteruskan dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan standardisasi keseragaman dengan kebutuhan yang sama dengan institusi lain,” tutur dia.

KPK menganggarkan pengadaan mobil dinas beserta mobil jemputan lain senilai Rp47,7 miliar. Aggaran untuk pembelian mobil dinas baru bagi Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar dan empat pimpinan lain mendapat anggaran Rp1 miliar. (Pra/Cah/P-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hakim: Heru Hidayat Gunakan Uang Jiwasraya Untuk Judi di Kasino

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:28 WIB
Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk foya-foya dengan perjudian sedangkan nasabah asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak...
Kemenkeu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Perbaiki Sistem Penganggaran

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:48 WIB
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan...
ANTARA/Galih Pradipta

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIB
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya