Sabtu 17 Oktober 2020, 14:11 WIB

Eks Pimpinan: KPK Lebih Butuh SDM Ketimbang Mobil Dinas

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Eks Pimpinan: KPK Lebih Butuh SDM Ketimbang Mobil Dinas

Antara
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai mengadakan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk membatalkan pengadaan mobil dinas. Lembaga antirasuah saat ini lebih membutuhkan fasilitas penunjang pengungkapan perkara seperti gedung ketimbang kendaraan bagi pejabat terasnya.

"Tunda saja. Kalaupun ada dana gunakan untuk pengadaan resource lain misalnya untuk memperbanyak SDM," tegas mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Media Indonesia, Sabtu (17/10).

Baca juga: Ini Cicitan Syahganda Sebelum Ditangkap Polisi

Ia mengatakan KPK era Firli Bahuri lebih baik fokus mengembangkan fasilitas penunjang pemberantasan rasuah. Itu lebih baik karena dapat mendongkrak kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik.

Saut menyarankan anggaran untuk pengadaan mobil dinas pejabat teras KPK dialihkan untuk menambah jumlah pegawai atau membeli tanah. "Atau untuk membeli tanah kosong di samping kanan Gedung (Merah Putih) KPK untuk perluasan suatu saat nanti. Bisa juga anggarannya itu untuk membeli tanah belakang Gedung (Merah Putih) KPK atau tepatnya belakang ruang tahanan supaya tingkat keamananya lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan soal pengadaan mobil dinas jabatan. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan alasannya karena perumusan anggaran ini digarap Kesekjenan KPK.

Ia menyatakan pengadaan mobil dinas tersebut sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk 2021."Tentu sudah melalui mekanisme di dalam proses penyusunan anggaran untuk tahun 2021, termasuk pelaksanaan anggaran yang sebelumnya, dievaluasi, termasuk untuk penambahan-penambahan anggaran seterusnya pada 2021 yang itu belum final karena nanti DIPA diterima di Desember 2020," tuturnya.

Ali juga menjelaskan bahwa KPK telah menyampaikan usulan anggaran pada 2021 sebesar Rp1,3 triliun ke DPR RI. "Di dalamnya ada komponen-komponen yang lain, satu di antaranya adalah pengadaan mobil dinas ini," ungkap dia.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya menolak pemberian fasilitas mobil dinas. "Kami dari dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi dewas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun benar kami dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca juga: Prabowo: Saya Bersaksi Presiden Jokowi Selalu Memikirkan Rakyat

Ia mengatakan Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghasilan Dewas KPK.

Diketahui, KPK akhirnya memutuskan meninjau ulang proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK. (Cah/A-3)

Baca Juga

MI/Marcel Kelen

Pakar Sebut Pengungkapan Kasus di Intan Jaya Pasti Terbuka

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 12:34 WIB
Andaikan ada oknum militer, otoritas tetap ada pada peradilan militer, bukan peradilan umum. Peradilan militer juga bersifat terbuka, jadi...
Ist

Dewan Pakar NasDemĀ Rampungkan 6 Sesi Bahas UU Cipta Kerja

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 09:48 WIB
Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis yang selama ini belum...
Dok Departemen Pertahanan AS

Safari Prabowo Subianto Dinilai Sebagai Cermin Politik Bebas Aktif

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 09:11 WIB
Selain sebagai cerminan politik bebas aktif, safari prabowo ke AS, Austria dan Prancis merupakan hal baik dari sisi diplomasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya