Jumat 16 Oktober 2020, 18:50 WIB

Polri Klaim Punya Bukti Kuat untuk Tangkap Petinggi KAMI

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Polri Klaim Punya Bukti Kuat untuk Tangkap Petinggi KAMI

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan

 

KEPALA Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengklaim bahwa pihaknya sudah memiliki bukti kuat sebelum menjemput paksa sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Sejumlah anggota dan petinggi KAMI pun diciduk polisi lantaran cuitannya di twitter dianggap telah menghasut unjuk rasa menjadi ricuh.

"Oh iya bisa buktikan, kalau penyidik itu sudah menahan seseorang, menersangkakan seseorang, itu sudah tidak ada keragu-raguan lagi," ujar Awi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/10).

Awi menyebutkan bahwa setidaknya penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk membuat para aktivis yang ditahan berstatus tersangka.

Menurutnya, keterkaitan cuitan dari para tokoh KAMI dengan kericuhan selama aksi unjuk rasa bisa dilihat dari pengakuan para perusuh yang terpengaruh hoaks di medsos.

Namun, Awi enggan menjelaskan secara gamblang keterkaitan cuitan tokoh anggota Komite Eksekutif KAMI, seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat serta satu Deklarator KAMI, Anton Permana, dengan kericuhan dalam unjuk rasa.

"Itu kan suatu tugasnya penyidik untuk membuat konstruksi hukum. Sehingga, apa yang dikatakan yang bersangkutan di media sosial, kemudian ditarik benang merahnya sampai di lapangan," paparnya.

Awi menjelaskan, beberapa nukti seperti hasil pemeriksaan dari ahli bahasa, ahli Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE), dan ahli hukum pidana merupakan salah satu acuan polisi.

Adapun contoh unggahan yang dipermasalahkan Polri, seperti Jumhur Hidayat yqng ditangkap lantaran memiliki cuitan berpola menghasut yang mengakibatkan terjadinya gerakan anarkistis dan vandalisme saat demonstrasi tolak Omnibus Law UU Ciptaker.

Tak hanya itu, unggahan yang dipermasalahkan Polri misalnya, Anton Permana yang menggunggah istilah "Negara Kepolisian Republik Indonesia" sebagai kepanjangan NKRI.

Para tersangka bakal dijerat pasal-pasal beragam, mulai dari Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) soal penyebarang berita hoaks, ujaran kebencian berdasarkan SARA, hingga pasal KUHP tentang penghasutan. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Adiwinata Solihin

Kapolri Instruksikan Operasi Zebra 2020 Mengutamakan Edukasi

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 12:31 WIB
Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2020 serentak di seluruh Indonesia sejak Senin (26/10) hingga 8 November...
ANTARA/Irsan Mulyadi

Pembahasan Regulasi TNI Tangani Terorisme Harus Secara Hati-Hati

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:04 WIB
Bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun, kewenangan TNI harus sesuai aturan...
MI/Supardji Rasban

Sudirman Said Raih Penghargaan Demokrasi

👤Supardji Rasban 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:32 WIB
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Abraham Samad menerima penghargaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya