Jumat 16 Oktober 2020, 15:31 WIB

Tidak Cuma Metode Kampanye, KPU Tekankan Ketaatan Aturan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tidak Cuma Metode Kampanye, KPU Tekankan Ketaatan Aturan

MI/Fransisco Carollio
Pilkada

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan pasangan calon kepala daerah dapat menggunakan seluruh metode kampanye seperti tatap muka hingga media daring. Meski begitu, para pasangan kandidat mesti mengikuti aturan yang berlaku khususnya protokol kesehatan covid-19.

"Kami tidak mempersoalkan penggunaan metode apa yang dipilih para kandidat kepala daerah di masa kampanye. Kami hanya menekankan supaya mereka taat terhadap ketentuannya dan bila melanggar nanti akan berhadapan dengan Bawaslu," ungkap Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Jumat (16/10).

Menurut dia, KPU terus melakukan monitoring kegiatan kampanye berikut sosialisasi aturan mainnya. Berdasarkan data KPU RI per 13 Oktober, terdapat 665 atau (91,5%) dari total 728 pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar atau memiliki akun media sosial.

Kemudian sebanyak 34 atau 4,6% pasangan calon kepala daerah belum mendaftar atau memiliki akun media sosial resmi untuk mensosialisasikan visi-misi di tahapan kampanye. "Sisanya 29 atau 3,9% pasangan calon kepala daerah yang tidak mau mendaftar akun media sosial dengan sejumlah alasan. Salah satunya menilai menggunakan metode ini sulit karena keterbatasan infrastruktur telekomunikasi seperti diungkapkan pasangan calon di Sulawesi," paparnya.

Baca juga : Pemanfaatan Kampanye Daring di Pilkada Hanya 4%

Sementara itu terdapat enam dari 24 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memanfaatkan batas maksimal 30 akun media sosial. KPU juga mencatat ada satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melebihi ketentuan batas kepemilikan akun media sosial dan dalam proses penindakan.

Kemudian 117 atau 18,2% dari 641 pasangan calon kepala daerah tingkat II yang memanfaatkan batas maksimal penggunaan akun media sosial yakni 20% akun. Temuan lain 12 pasangan calon bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil bupati yang melebihi ketentuan 20 akun.

"Untuk meningkatkan pemahaman penggunaan media sosial pada masa kampanye, karena tidak semua kandidat atau timnya paham penggunaannya berikut aturan mainnya, KPU RI melalui KPU di daerah mensosialisasikan panduannya. Itu seperti yang telah dilakukan oleh KPU provinsi Jawa Barat," pungkasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

Kasus Jiwasraya jadi Preseden Korupsi di Pasar Modal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Kasus Jiwasraya mejadikan milestone dalam konteks mengungkap kejahatan-kejahatan tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasar...
ANTARA

KPK Imbau Istana Laporkan Pemberian Sepeda Lipat untuk Jokowi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pemberian...
ANTARA

Budiman: Gerakan Mahasiswa Perlu Diperkaya Lewat Forum Debat

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:27 WIB
Menurut politikus PDIP tersebut, forum debat di dalam gerakan mahasiswa menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan menentang suatu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya