Jumat 16 Oktober 2020, 15:12 WIB

Presiden Segera Teken Naskah UU Ciptaker

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Presiden Segera Teken Naskah UU Ciptaker

MI
.

 

NASKAH final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang resmi diserahkan DPR berada di tangan Presiden Joko Widodo. Presiden selanjutnya akan meneken beleid tersebut untuk kemudian diundangkan.

Itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian saat dihubungi, Jumat (16/10). "Hari ini sudah diterima Presiden. Sesuai prosedurnya nanti akan diundangkan, ditandatangani Presiden, dan dicatat dalam lembaran negara," ucapnya.

DPR melalui Sekjen resmi menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja ke Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (14/10). Naskah final yang diserahkan itu setebal 812 halaman.

Donny menegaskan Presiden membuka ruang bagi semua pihak untuk memberi masukan terkait UU Ciptaker. Masukan-masukan tersebut untuk menyempurnakan UU Ciptaker yang akan disusun peraturan turunannya.

"Aturan turunan UU Ciptaker itu semua masyarakat akan diakomodasi untuk memberikan masukan memperkaya aturan turunan yang akan dibuat. Pemerintah sangat terbuka. Kami membuka ruang untuk masukan strategis untuk memperkaya aturan turunan," ujar Donny.

Donny mengatakan peraturan turunan berupa PP dan Perpres nanti digodok tim lintas kementerian. Tim lintas kementerian disebut bakal bekerja keras menyusun serta menampung masukan. Presiden Jokowi sudah memberi tenggat waktu tiga bulan untuk merampungkannya.

"Untuk aturan turunan ada tim lintas kementerian karena ini UU raksasa ada soal UMKM di situ, tenaga kerja, keuangan, dan macam-macam. Jadi tim lintas kementerian bekerja semaksimal mungkin karena tenggat yang diberikan Presiden hanya tiga bulan," imbuhnya. (OL-14)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya