Jumat 16 Oktober 2020, 09:45 WIB

Pemerintah Diimbau Lakukan Pendekatan Dialogis Soal Omnibus Law

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah Diimbau Lakukan Pendekatan Dialogis Soal Omnibus Law

Ist
Profesor Syarifudin Tippe, Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya.

 

PROFESOR Syarifudin Tippe, Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya, menyatakan semua pihak seyogyanya mengedepankan pendekatan dialogis serta melaksanakan prinsip-prinsip bela negara dalam melihat dan memahami undang-undang Omnibus law yang saat ini tengah menjadi isu nasional. 

Selain menggencarkan sosialisasi, Ketua Umum Forum Silaturahmi Boemiputra Nusantara (FSBN) ini juga meminta semua pihak, baik pemerintah, DPR RI, dan buruh serta masyarakat secara luas untuk tetap merawat dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

“Sejatinya inti dari diciptakannya undang-undang adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dalam hal ini Pemerintah dan DPR sebaikya bersikap bijak dalam menyampaikan isi Omnibus Law, dalam arti telah mempertimbangkan semua aspek yang berpengaruh secara baik dan menyeluruh," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini pada keterangan kepada media, Jumat (16/10). 

Ia juga menegaskan konsistensi antara rumusan dengan implementasi Omnibus Law, jangan sampai nanti justru semakin memperlebar kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Implementasinya hanya menguntungkan pihak pemodal sebagaimana disinyalir para pakar ekonomi.

Sebagai pendiri dan Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan) periode 2009-2012, ia menyoroti respons dan reaksi masyarakat dan pemerintah serta DPR dari sisi nilai-nilai bela negara yang juga merupakan turunan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang harus diaplikasikan dalam kehidupan keseharian dalam berbangsa dan bernegara. 

“Siapa pun kita, dalam melaksanakan tupoksi masing-masing, hendaknya berpijak kepada lima nilai atau prinsip bela negara. Nilai pertama, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, jangan hanya retorika, tapi diaplikasikan," jelasnya

Menurut Syarifudin, nilai kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, harus menegedepankan kepentingan bangsa dan negara. Nilai ketiga, cinta Tanah Air, artinya bangga dan bersyukur sebagai warga negara NKRI serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Nilai keempat, atas kecintaannya itu, setiap warga negara harus rela berkorban, bermakna menjadikan segala sesuatu sebagai panggilan Ibu Pertiwi. Nilai kelima, sebagai wujud dari rela berkorban, haruslah tanpa pamrih, artinya tulus dalam setiap pengabdian kepada bangsanya.

"Jika kelima prinsip tersebut mampu diaplikasikan, Insya Allah kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan. Itulah pesan  moral nilai-nilai bela nagara kepada setiap waraga negara dalam menyikapi setiap kemelut, khususnya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi isu nasional," jelas Syarifudin.  

Yang tak kalah pentingnya, ujar Mantan Pangdam Sriwijaya ini, adalah isu sensitif lainnya seperti pandemi virus korona juga mestinya menjadi pertimbangan utama dalam menggulirkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. "Demikian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang diangkat sebaiknya mengarah ke sana," ujarnya.

Prof Syarifudin Tippe menyarankan kepada masyarakat untuk tidak terpancing terhadap provokasi pihak-pihak yang memanfaatkan suatu momen untuk semakin memperkeruh suasana. 

"Saya kira imbauan ini sudah jamak di banyak momen yang melibatkan massa, ada saja pihak-pihak tertentu sebagai penumpang gelap yang dengan sengaja memperuncing situasi. Untuk itu, sebaiknya mari kita patuhi  ketentuan sesuai SOP yang ada. Pengrusakan fasilitas umum misalnya, tidak ada untungnya, bahkan merugikan diri sendiri," ujarnya. (RO/OL-09)

 

Baca Juga

MI/Bagus Suryo

Khofifah Larang Muslimat Dukung Paslon Dalam Pilkada

👤Bagus Suryo 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 16:00 WIB
PIMPINAN Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama melarang organisasi Muslimat digunakan untuk mendukung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada...
Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Ingatkan Seli dari Daniel ke KSP sebagai Barang Milik Negara

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK mengingatkan pemberian 15 unit sepeda lipat ke Kantor Staf Presiden (KSP) harus dicatat sebagai barang milik...
Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu Koreksi Data 2 Juta Pemilih dalam Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:44 WIB
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Seperti, meninggal dunia, berstatus di bawah umur,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya