Jumat 16 Oktober 2020, 05:35 WIB

Aturan Kampanye masih saja Diabaikan

(SL/Ant/X-8) | Pilkada
Aturan Kampanye masih saja Diabaikan

ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Cek Endra (kanan) dan Ratu Munawaroh Zulkifli (kiri) saat mendaftarkan diri

REGULASI sudah jauh-jauh hari ditetapkan. Sosialisasi pun telah dilakukan agar Pilkada 2020 tak menjadi sumber petaka di tengah pandemi covid-19. Namun, hingga kini pelanggaran
tetap saja mewarnai tahapan kampanye di Pilgub Jambi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi membeberkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan tersebut. Menurut anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi, dari pengawasan pelaksanaan kampanye semenjak 26 September, kampanye tatap muka tetap digandrungi. Ironisnya, pelaksanaan kampanye model itu dihelat tanpa surat pemberitahuan kepada
institusi yang berkompeten.

“Kami masih menemukan setiap peserta pemilihan yang melaksanakan kegiatan kampanye yang tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian ataupun Satgas Covid-19 Provinsi Jambi,” kata Rozi, dua hari lalu.

Dia menjelaskan, berdasarkan data pengawasan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, metode kampanye melalui pertemuan dan dialog tatap muka masih mendominasi kegiatan kampanye para paslon.

Berdasarkan data yang didapatkan Bawaslu, sampai saat ini pihak Polda Jambi terbanyak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepada pasangan Cek Endra-Ratu Munawwaroh,
yakni sebanyak 18 STTP.

Adapun untuk pasangan Fachrori Umar-Syafril Nursal  13 STTP, dan pasangan Haris-Sani sebanyak 12 STTP.

Pihak Bawaslu mengingatkan bahwa tim kampanye dari ketiga paslon peserta Pilgub Jambi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu.

‘’Pemberitahuan tertulis oleh peserta pemilihan terlebih dahulu akan diperiksa kepolisian terkait kelengkapan persyaratan. STTP kampanye baru dikeluarkan kepolisian dan diberikan kepada peserta pemilihan apabila melalui tahapan penelitian, koordinasi, dengan penyelenggara pemilihan, dan penandatangan,’’ tandas Rozi.

Secara umum, imbuh dia, pelanggaran kampanye lebih banyak menyangkut tidak adanya izin dari pihak terkait untuk kampanye tatap muka, sedangkan pelanggaran penerapan protokol kesehatan tidak terlalu signifikan.

‘’Hanya ada satu peserta pemilihan yang diberikan surat peringatan terkait hal itu.’’

Bawaslu Provinsi Jambi juga terus memetakan perkembangan kasus positif covid-19 di kabupaten atau kota yang masih terdapat kampanye pertemuan tatap muka dan dialog.

Berdasarkan data dari status Instagram @humasprotokoljambi terkait jumlah hasil pemeriksaan swab konfirmasi covid-19 dari awal kampanye sejak 26 September hingga 8 Oktober
2020 tercatat 306 kasus.

Sebaran kasus itu terbanyak ada di Kota Jambi, Muarojambi, dan Tanjung Jabung Barat. (SL/Ant/X-8)

Baca Juga

Dok.Pribadi

Refleksi 15 Tahun Pilkada

👤Sofian Munawar Pendiri Ruang Baca Komunitas 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:50 WIB
DIHITUNG dari pilkada pertama pada 2005, Pilkada 2020 ini merupakan tahun ke-15 penyelenggaraan pilkada di...
Dok.Pribadi

Pilkada dan Ancaman Gerakan Radikalisme

👤Moh Irfan Mufti Dosen FISIP Universitas Tadulako, Palu, Sulteng, Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT) Sulteng 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:35 WIB
KARENA Indonesia negara multikultural, munculnya potensi radikalisme menjelang pilkada serentak 9 Desember 2020 masih sangat...
ANTARA/AJI STYAWAN

Pilkada Kota Semarang Selesai sebelum Berperang

👤Akhmad Safuan 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:30 WIB
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang 2020 telah selesai meski ‘peperangan’ yang dijadwalkan 9 Desember 2020 masih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya