Kamis 15 Oktober 2020, 19:16 WIB

Menaker : Korban PHK yang Kantongi JKP Bisa Nego Gaji

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Menaker : Korban PHK yang Kantongi JKP Bisa Nego Gaji

Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

 

MENTERI ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal mendapatkan benefit dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pihaknya akan memasukkan tambahan vocational training benefit atau pelatihan vokasi bagi pekerja korban PHK dalam JKP. Ida menyebut dengan pelatihan dan sertifikasi gratis tersebut dibuat untuk masyarakat yang menunggu mendapat pekerjaan baru.

“Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah punya sertifikat kompetensi (dari program JKP), bisa nego gaji lebih tinggi kan," ujar Ida dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (15/10).

JKP merupakan program baru dari produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Program itu diklaim untuk melindungi pekerja korban PHK dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui BPJS.

Baca juga : Menperin : UU Ciptaker akan Memudahkan Startup Berkembang

Ida menegaskan, perusahaan wajib memberikan pesangon. Menurutnya, UU Ciptaker tidak menghapus sanksi bagi perusahaan atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan soal ketenagakerjaan.

"Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong,” tegas Menaker.

Sebelumnya, Ida menyatakan bahwa manfaatnya berupa cash banefit, vocational training dan pelatihan kerja tidak dijumpai dalam UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketika seseorang mengalami PHK maka dia membutuhkan sangu atau sangon dan dia diberikan cash benefit dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK membutuhkan skill baru, maka diberikan byskilling, upskilling, maupun reskilling," kata Ida pada pekan lalu. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

Menaker: 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 tidak Naik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:58 WIB
Keputusan tidak menaikkan upah minimum itu karena pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi...
Dok.PPI

BUMN Didorong untuk Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi

👤Heryadi 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:51 WIB
Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni mengatakan BUMN harus terus berkolaborasi bukan berkompetisi, baik...
DOK ASABRI

ASABRI Kolaborasi dengan 6 BUMN Rilis Program Kampung Milienial

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:46 WIB
Program ini dilaksanakan dengan kehadiran milenial di tengah-tengah masyarakat, dengan konsep keberlanjutan oleh kader-kader dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya