Kamis 15 Oktober 2020, 17:00 WIB

Pejabat Hak Asasi PBB Desak Pelonggaran Sanksi untuk Korea Utara

 Faustinus Nua | Internasional
Pejabat Hak Asasi PBB Desak Pelonggaran Sanksi untuk Korea Utara

KCNA VIA KNS / AFP
Warga sipil dan militer memperingati 'pertempuran 80 hari' saat Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea.

 

SEORANG pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta komunitas internasional untuk segera mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara (Korut).

Pasalnya, sanksi tersebut dinilai dapat memperburuk masalah bersamaan dengan penerapan lockdown oleh pemerintah Korut untuk cegah penyebaran virus korona atau Covid-19.

Sejauh ini Korut belum melaporkan adanya infeksi yang dikonfirmasi. Di sisi lain, Korut telah dikenai sanksi oleh PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya. Dalam beberapa tahun terakhir, sanksi terhadap Korut semakin diperberat.

Pada tahun ini, dengan merebaknya pandemi Covid-19, Korut menerapkan pemberlakuan termasuk pangawasan perbatasan terus diperketat dalam upaya mencegah penularan Covid-19.

Pelonggaran sanksi terhadap Korut tepat karena negara yang dipimpin Kom Jong-un sedang berjuang menghadapi masalah ekonomi akibat  sanksi internasional. "Masalah ekonomi sistemik dan kondisi cuaca buruk yang tidak biasa," tulis Tomas Ojea Quintana, pejabat HAM PBB. 

Bersamaan dengan penerapan lockdown, Korut berusaha melindungi rakyatnya untuk mengatasi masalah kehidupan dan kesehatan terutama pandemi Covid-19. Di sisi lain, Korut menghadapi masalah ekonomi terutama perdagangan akibat sanksi internasional.

Imbas dari sanksi ekonomi yang menggoyahkan sektor perdagangannya, Korut terancam tidak mendapat pasokan makanan dan akses bantuan kemanusiaan.

"Di bawah situasi pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pelapor Khusus PBB percaya bahwa tanggung jawab internasional untuk mengevaluasi kembali rezim sanksi lebih mendesak dari sebelumnya," pungkas Quintana. (CNA/Van/OL-09)

Baca Juga

AFP/Karen Minasyan

Armenia-Azerbaijan Sepakat Redakan Konflik Nagorno-Karabakh

👤Nur Aivanni 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 20:46 WIB
Kesepakatan tersebut dicapai selama pembicaraan di Jenewa antara menteri luar negeri kedua negara dan utusan dari Prancis, Rusia dan...
Antara/Hendra Nurdiyansyah

Jokowi Dinilai Bisa Bujuk Macron Minta Maaf ke Umat Islam

👤Nur Aivanni 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 19:01 WIB
Jokowi, katanya, dalam konteks pertemanan dapat menyarankan agar Macron menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada umat...
Dok.MI

Jokowi Kecam Sikap Macron yang Hina Islam

👤Andhika prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 15:45 WIB
PPRESIDEN Joko Widodo atau biasa dispa Jokowi mengecam keras tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang terang-terangan menghina...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya