Kamis 15 Oktober 2020, 13:25 WIB

Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI Ancam Demo Lagi

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI Ancam Demo Lagi

ANTARA/Novrian Arbi
.

 

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Kaum buruh hingga saat ini menolak Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan.

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (15/10).

Ia mengancam ke depan aksi penolakan UU tersebut oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. Ia menuding pula bahwa pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunan omnibus law dan ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi.

Selain itu, Iqbal juga membantah soal yang dikatakan DPR bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodasi," terang Iqbal.

Menurutnya, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, persiapan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, persiapan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, permintaan legislative review ke DPR dan executive review ke pemerintah. Keempat, sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh. (OL-14)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Hakim Tolak Eksepsi Joko Tjandra

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 12:47 WIB
Hakim Ketua Muhammad Sirad menegaskan PN Jakarta Timur berwenang mengadili perkara...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Kasus KTP-E

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:42 WIB
Keterangan Chairuman bakal mempertajam berkas penyidikan rasuah yang merugikan negara Rp2,3 triliun...
ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya