Kamis 15 Oktober 2020, 05:09 WIB

Sosialisasi ke Pemda untuk Tekan Hoaks

Cah/P-1 | Politik dan Hukum
Sosialisasi ke Pemda untuk Tekan Hoaks

Dok.MI
Ilustrasi

 

PEMERINTAH terus menjelaskan substansi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah daerah (pemda). Sosialisasi ini diharapkan bisa menekan kabar bohong (hoaks) menyangkut regulasi yang baru disahkan tersebut.

“Lewat pemahaman ini sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, melainkan juga langkah-langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja ini,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law secara virtual, kemarin.

Dalam kesempatan itu, hadir pula secara virtual Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan sejumlah pejabat lainnya.

Tito menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung menjadi undang-undang ini dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan di setiap daerah.

Dengan demikian, sosialisasi regulasi ini dapat lebih efektif dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap pemangku kebijakan daerah serta masyarakat. Salinan UU ini juga akan disebarkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi rujukan pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman.

Hal senada disampaikan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menjelaskan pokok-pokok dan penyiapan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Pasalnya, tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

“Tugas kita ialah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini,” jelasnya.

Mahfud menambahkan, yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja karena perlunya terobosan dalam memangkas proses panjang meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit. (Cah/P-1)

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

PMN Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, PKS: Jangan Pakai Uang Rakyat

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 14:53 WIB
Mardani menyebut, permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lagi, Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:45 WIB
Sempat berusaha melarikan diri, akhirnya kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung TG 9583 TS tersebut menyerah dan dapat diperiksa serta...
Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya