Kamis 15 Oktober 2020, 04:59 WIB

Mahfud MD Pertanyakan Tuduhan Partai Demokrat

Cah/Ths/P-1 | Politik dan Hukum
Mahfud MD Pertanyakan Tuduhan Partai Demokrat

DOK KEMENKOPOLHUKAM
Menko Polhukam Mahfud MD (keempat dari kiri) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan jajaran Kemenko Polhukam

 

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang menuduh eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendalangi demonstrasi ricuh tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ia pun meminta Partai Demokrat mengklarifi kasi pandangan miring tersebut.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” kata Mahfud dalam akun media sosial Twitter @mohmahfudmd, kemarin.

Pernyataan Mahfud itu menjawab cicitan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang meminta Mahfud, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tuduhan terhadap partainya yang dianggap menunggangi demonstrasi itu.

Mahfud menegaskan tidak ada seorang pejabat pemerintah yang menuduh Partai Demokrat maupun SBY mendalangi demonstrasi UU Cipta Kerja. Ia pun meminta Andi Arief untuk menjelaskan tuduhannya itu.

“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di media sosial yang tak jelas,” tegasnya.

Sebelumnya, Andi Arief melalui akunnya @AndiArief mengancam stabilitas politik akan terus bergejolak bila ketiga menteri koordinator dan BIN tidak meluruskan tuduhan tersebut. “Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN
atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demonstrasi besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.”

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai pedemo terdiri dari banyak kelompok. Salah satunya, yakni massa yang dimobilisasi oknum dari partai politik (parpol). (Cah/Ths/P-1)

Baca Juga

Antara

Presiden Serahkan 22.007 Sertifikat Tanah di Humbang Hasundutan

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:11 WIB
Jokowi menyampaikan, setelah memperoleh sertifikat, kepastian hukum atas tanah masyarakat menjadi jelas. Dengan begitu, di masa mendatang,...
 Dok. MI/SASKIA ANINDYA PUTRI

Komnas HAM: Hak Menyatakan Berpendapat Tercederai

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 15:20 WIB
Kebebasan mengungkapkan pendapat saat ini tercederai, tidak hanya kepada masyarakat sipil, tapi juga...
MI/Susanto

Benny Tjokro Banding Atas Vonis Korupsi Jiwasraya

👤Antara 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 15:08 WIB
Benny Tjokro divonis dengan hukuman seumur hidup dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya