Rabu 14 Oktober 2020, 21:20 WIB

Ganjar : Boleh Demo UU Cipta Kerja, Tapi Jangan Anarkistis

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Ganjar : Boleh Demo UU Cipta Kerja, Tapi Jangan Anarkistis

ANtara/Aji Styawan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan massa demonstrasi UU Cipta Kerja di Jateng

 

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan masyarakat untuk berunjuk rasa menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ia mengatakan, permasalahan komunikasi dan data terkait UU tersebut menjadi permasalahan dihampir semua daerah.

Pihaknya akan berdiskusi dengan masyarakat untuk mengomunikasikan UU sapujagat itu. Hal itu disampaikan Ganjar saat rapat kerja pemerintah pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait substansi UU Cipta Kerja, di Kantor Kemendagri, Jakarta Rabu (14/10).

“Kalau tidak salah hari ini dikirim (draf UU Ciptaker) dari DPR ke Pemerintah, dan dari pemerintah akan diberikan kepada kita. Kita coba dekati masyarakat dari kawan buruh, pengusaha, mahasiswa, untuk kita bisa berkomunikasi lebih baik, sehingga orang boleh demo tapi jangan sampai ribut (anarkis),” ujar Ganjar dikutip dari website resmi Pemprov Jawa Tengah.

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, perlu beberapa waktu untuk bisa disampaikan ke masyarakat agar bisa memahami substansi Omnibus Law

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah Sakina Roselasari mengatakan, telah membentuk posko aduan terkait UU Cipta Kerja, sejak Senin (12/10).

Baca juga : Lawan Hoaks, Para Menteri Jelaskan UU Cipta Kerja ke Pemda

Layanan yang buka dari hari Senin-Jumat itu, juga menyediakan konseling tentang masalah hubungan industrial, antara pekerja dan perusahaan.

“Sesuai arahan dari Pak Gubernur, kami membuat posko layanan. Setiap hari sejak hari Senin, ada saja yang datang bertanya soal undang-undang tersebut,” ungkap Sakina.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sosialisasi secara informal bisa menjadi jalan tengah. Ia meminta agar pemerintah daerah membentuk tim kecil untuk membahas permasalahan terkait UU Cipta Kerja.

“Forkopimda bisa door to door. Seperti halnya yang dilakukan di Jateng dan Gorontalo sembari ngopi-ngopi. Langkah informal lebih efektif, kalau mau buat undangan formal silakan saja. Kita bikin langkah-langkah proaktif,” ucap Tito. (OL-7)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Tewasnya Pendeta Yeremia

👤Sri Utami 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 15:03 WIB
Saat ini permohonan yang diajukan Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk keluarga dan saksi terkait penembakan pendeta...
MI/Adam Dwi

Mantan Sekretaris MA Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 14:35 WIB
Nurhadi disidang bersama terdakwa lain, yakni Rezky Herbiyono yang juga merupakan...
MI/ Adam Dwi Wapres

Wapres Minta Pesantren Lahirkan Santri ‘Gus Iwan’

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 14:33 WIB
Ma’ruf berharap agar pesantren bisa menjadi penggerak dan pusat perekonomian kerakyatan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya