Rabu 14 Oktober 2020, 20:42 WIB

Prabowo Diundang ke AS, LSM Layangkan Surat ke Menhan AS

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Prabowo Diundang ke AS, LSM Layangkan Surat ke Menhan AS

Antara/Dhemas Reviyanto
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid

 

AMNESTY International Indonesia mempersoalkan keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rencananya, mantan Danjen Kopassus itu akan berkunjung ke Washington DC memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang selama puluhan tahun dilarang untuk memasuki AS karena adanya tuduhan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Usman mengatakan Amnesty bersama sejumlah organisasi HAM di Tanah Air sudah melayangkan surat kepada Menlu AS kemarin, 13 Oktober 2020. Adapun Prabowo dijadwalkan memenuhi undangan ke Washington bertemu Menhan AS Mark Esper pada 15 Oktober 2020.

Organisasi yang mengirim surat bersama tersebut yakni Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers di Indonesia.

Baca juga : Kendali Industri Pertahanan Tetap di Kemenhan

Dalam surat itu, Amnesty menyebut keputusan Departemen Luar Negeri AS mencabut larangan perjalanan untuk Prabowo yang sudah berlaku 20 tahun menjadi kemunduran bagi perlindungan HAM. Pasalnya, selama dua dekade terakhir pemerintah Indonesia disebut belum mengambil langkah efektif untuk mengadili Prabowo terkait tudingan pelangvaran HAM 1998.

Dalam suratnya, Amnesty juga mendesak undangan AS ke Prabowo harus dibatalkan seandainya hal itu dimaksudkan untuk memberi kekebalan atas pelanggaran HAM yang dituduhkan.

Amnesty juga mendesak Menlu AS mengklarifikasi visa yang dikeluarkan untuk Prabowo agar tidak memberikan kekebalan. Menlu AS juga didesak untuk memastikan jika Prabowo melakukan perjalanan ke AS agar segera diinvestigasi terkait dugaan pelanggaran HAM menurut hukum internasional. (OL-7)

Baca Juga

Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Relawan Jokowi Dorong Reshuffle Kabinet

👤Abdillah Muhammad Marzuqi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:33 WIB
Jika Jokowi kukuh mempertahankan sejumlah menteri yang berkinerja buruk, hal itu akan membuat citra mantan Wali Kota Solo itu...
ANTARA

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

👤Ant/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB
Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:21 WIB
Permohonan eksepsi yang diajukan penasihat hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari ditolak hakim tipikor. Peradilan dilanjutkan dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya