Rabu 14 Oktober 2020, 19:47 WIB

Ketua Apkasi Soroti Kewenangan Daerah pada UU Cipta Kerja

Antara | Nusantara
Ketua Apkasi Soroti Kewenangan Daerah pada UU Cipta Kerja

Istimewa/Apkasi/Antara
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi.

 

KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengharapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mampu mendukung kemudahan investasi dan perizinan daerah saat diterapkan di lapangan.

“Kami juga mengharap pemerintah pusat bisa memberikan arahan yang jelas mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Bupati Banyuwangi itu melalui keterangan tertulis, Rabu (14/10).

Ia mengatakan respons dari Kepala Daerah terkait UU Ciptakerja masih beragam lantaran sampai saat ini masih banyak versi draf UU Cipta Kerja yang beredar.

“Harapan kami, BKPM dapat membangun pemahaman positif dari para kepala daerah. Bagi kami bukan masalah berapa halaman Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bagaimana kewenangan daerahnya,” ujar Azwar.

Menanggapi hal itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat, kata dia, hanya mengatur prosesnya saja, kewenangan tetap ada di daerah.

“Tidak ada satu izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah," kata Bahlil.

Namun, lanjut dia, harus disertai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS).

"Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, pemerintah pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) teknis, BKPM, dan Pemerintah Daerah setempat. Saat ini BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU Cipta Kerja.

“Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk pemerintah daerah,” kata Bahlil.(Antara/OL-09)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

Pegawai Positif Korona, Dindukcapil Temanggung Tunda Layanan

👤Toshi Wicaksono 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:25 WIB
Layanan tatap muka di Dindukcapil hanya dibatasi 30 antrean per hari untuk menghindari...
MI/ARDI TERISTI

Sri Sultan Minta Warga Waspadai Dampak Angin Kencang

👤Ardi Teristi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:05 WIB
Kerawanan bencana akibat angin kencang berpotensi terjadi di...
ANTARA/Muhammad Iqbal

Ribuan Masker Sehat Produksi UMKM Disumbangkan untuk Warga Pantai

👤Sol Mi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 15:36 WIB
Setiap masker yang diserahkan pelaku UMKM dikompensasi sebesar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya