Rabu 14 Oktober 2020, 19:27 WIB

Soal UU Cipta Kerja, KLHK Pastikan Izin Lingkungan tidak Dihapus

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Humaniora
Soal UU Cipta Kerja, KLHK Pastikan Izin Lingkungan tidak Dihapus

Antara/Arif Firmansyah
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan Bogor.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHk) menjawab keresahan publik terkait perlindungan lingkungan melalui izin usaha dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Upaya proteksi lingkungan atau izin lingkungan dipastikan tidak dihapus, melainkan prosesnya dipersingkat. Saat ini, izin lingkungan berubah menjadi persyaratan berusaha.

"Persetujuan lingkungan menjadi persyaratan dalam penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Perizinan berusaha tidak bisa diterbitkan, jika tidak ada persetujuan lingkungan," jelas Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto dalam seminar virtual, Rabu (14/10).

Baca juga: Lawan Hoaks, Para Menteri Jelaskan UU Cipta Kerja ke Pemda

Lebih lanjut, dia mengatakan persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan terkait persetujuan lingkungan, dimasukkan ke dalam persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Hal itu termuat dalam perizinan berusaha yang diterbitkan.

Matrik rencana pengelolaan lingkungan (RPL) juga menjadi dasar pengawasan perizinan. Serta, penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan dan kewajiban dalam perizinan berusaha.

"Persetujuan lingkungan tetap jadi kunci perizinan berusaha. Sehingga, dapat menjamin adanya proteksi lingkungan," imbuh Ary.

Pemimpin daerah berhak melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha. Bahkan, menteri berhak mengawasi jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap perizinan, yang seharusnya diawasi pemerintah daerah.

Baca juga: Presiden Terima Draf UU Cipta Kerja, Aturan Turunan Segera Digarap

Dalam hal ini, penanggung jawab usaha atau kegiatan bisa dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa izin lingkungan tidak dihapus. Namun, tujuan dan fungsinya diintegrasikan dalam perizinan berusaha.

Persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang diintegrasikan dalam perizinan berusaha ialah izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin PPLH, hingga Izin lokasi.

"Pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak periziznan. Cukup mengurus perizinan berusaha. Semangat UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan perizinan," pungkas Ary.(OL-11)

Baca Juga

Ilustrasi

Ivermectin Bisa Jadi Alternatif Pengobatan Pasien Covid-19

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:10 WIB
Sejumlah negara Amerika Selatan juga telah menggunakan Ivermectin sebagai pengobatan dan tindakan...
Dok. Pribadi

Kowani : Sumpah Pemuda juga Momen Perjuangan Perempuan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:01 WIB
"Dua bulan setelah peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para perempuan Indonesia menginisiasi pembentukan Perikatan...
Dok. Pribadi

Kemenpora : Potensi Pemuda Bangun Bangsa Harus Dioptimalkan

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:55 WIB
Zainuddin optimistis, pemuda Indonesia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki untuk pembangunan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya