Rabu 14 Oktober 2020, 09:22 WIB

Transportasi Umum Tetap Dibatasi Selama PSBB Transisi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Transportasi Umum Tetap Dibatasi Selama PSBB Transisi

MI/ANDRI WIDIYANTO
Antrean warga yang akan menaiki KRL di Stasiun Tanah Abang, Jakarta.

 

PENYELENGGARAAN transportasi publik di wilayah Jabodetabek tetap berjalan dengan pembatasan, menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali pada menerapkan PSBB transisi, mulai Senin 12 Oktober 2020, setelah penerapan kebijakan PSBB jilid II selama sebulan.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan, pada prinsipnya, selama masa pandemi covid-19, baik PSBB ketat ataupun PSBB transisi, sesuai dengan aturan yang berlaku aktivitas masyarakat dibatasi.

“Demikian pula transportasi publik tetap berjalan untuk melayani masyarakat yang masih beraktivitas namun berlaku pembatasan dan pengendalian baik menyangkut kapasitas maupun frekuensi,“ jelas Polana.

Baca juga: PSBB Transisi, PPK Kemayoran Optimalkan Layanan Daring

Tentang bagaimana pembatasan dan pengendalian dilakukan, Polana menambahkan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dapat menyusun aturan pelaksana dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pada dasarnya, menurut Polana, pembatasan kapasitas dilakukan agar penyelenggaraan transportasi dapat menegakkan protokol kesehatan terutama physical distancing.

Sementara itu, pembatasan frekuensi dengan sendirinya dilakukan karena demand berkurang selain karena juga untuk mengurangi kemungkinan pergerakan aktifitas yang tidak perlu.

Tingkat pembatasan kapasitas maupun frekuensi, menurut Polana, dapat menyesuaikan kondisi terakhir dari status penyebaran covid-19 di suatu wilayah.

“Untuk Jabodetabek, mengingat telah menjadi wilayah teraglomerasi, BPTJ selalu mengupayakan agar kebijakan transportasi yang diputuskan pemerintah daerah di dalamnya dapat sinkron satu sama lain,” kata Polana.

Setelah lebih dari enam bulan penyelenggaran transportasi publik pada masa pandemi di wilayah Jabodetabek, ternyata terdapat beberapa kecenderungan positif muncul pada perilaku pengguna angkutan umum massal.

Pembatasan kapasitas demi physical distancing dan konsistensi dalam pelaksanaan protokol kesehatan secara keseluruhan sebenarnya ditujukan untuk memperkecil semaksimal mungkin resiko penularan dan penyebaran covid-19 melalui angkutan umum.

Namun, pada sisi lain, ternyata juga menyebabkan perilaku pengguna angkutan umum massal lebih disiplin dan teratur.

Menurut Polana, kondisi itu dapat terjadi karena kontribusi semua pihak yang terlibat, baik operator prasarana, sarana maupun masyarakat pengguna angkutan umum sendiri.

“Secara khusus, saya perlu menyampaikan apresiasi pada para pengguna angkutan umum atas kesadaran mereka untuk konsisten patuh pada protokol kesehatan,” kata Polana.

Hal ini menjadi penting karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun operator prasarana dan sarana angkutan umum tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat. (OL-1)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

'Positivity Rate' DKI Jakarta Turun Di Bawah 10%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 26 Oktober 2020, 19:04 WIB
'Positivity rate' Jakarta berada di angka 9,6%. Angka ini dipandang baik karena selama satu bulan sebelumnya angka 'positivity...
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Puncak Arus Mudik Libur Panjang Diprediksi Mulai Besok

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 18:06 WIB
Istiono mengemukakan arus mudik akan mulai dipenuhi kendaraan pada area jalan tol dan arteri dari...
MI/Reza

Depok Kembali jadi Zona Merah Penularan Covid-19

👤Kisar Rajaguguk 🕔Senin 26 Oktober 2020, 17:28 WIB
Satuan Tugas Penanganan virus korona atau covid-19 menyampaikan pekan ini Kota Depok kembali ke zona merah penularan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya