Selasa 13 Oktober 2020, 17:07 WIB

Polri: Oknum KAMI Menghasut via Grup Whatsapp

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Polri: Oknum KAMI Menghasut via Grup Whatsapp

Antara
Sejumlah aparat keamanan dari TNI dan Polri sedang melakukan persiapan untuk pengamanan aksi menolak Omnibus law.

 

DIREKTORAT Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap 8 orang yang terdiri dari anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan juga aktivis di Jakarta dan Medan.

Sebanyak empat  anggota KAMI Medan, yakni Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Pemerintah Tahu Dalang Penggerak Demo

Sementara itu, empat aktivis lainnya ditangkap di Jakarta, yaitu Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, menuturkan penyebaran hoaks dan penghasutan narasi untuk ricuh dalam demo omnibus law oleh anggota KAMI Medan dilakukan melalui grup WhatsApp.

"Percakapannya di grup mereka di grup WA, isinya saya tidak bisa menyampaikan di sini. Intinya terkait penghapusan dan penghasutan ujaran kebencian," tutur Awi.

Namun, Awi enggan membeberkan kapan dimulainya percakapan antara anggota grup yang diduga berbau penghasutan dan SARA.

"Saya tidak bisa menyampaikan ini. Intinya terkait penghapusan dan penghasutan ujaran kebencian," papar Awi.

Awi menjelaskan pembicaraan dalam grup WA tersebut terkait tentang demo omnibus law yang berakhir anarkis.

"Patut diduga mereka yang memberikan informasi yang menyesatkan dan berbau SARA. Kalau rekan-rekan baca WA-nya bakal ngeri. Ya pantas kalau di lapangan terjadi anarki," ungkapnya.

Menurutnya, adanya hasutan tersebut membuat masyarakat akan dipersulit terkait soal omnibus law Cipta Kerja.

Baca juga: Polisi Jemput Paksa Anton Permana di Rumahnya

Para tersangka akan dijerat Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

"Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar," ujar Awi. (Ykb/A-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...
ANTARA/Aprillio Akbar

Perpusnas Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:31 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan dalam...
MI/M Irfan

Kejagung Sidik Dugaan Korupsi Sewa Dermaga di Pelindo II

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:09 WIB
"Mungkin terkait sewa dermaga, ada kaitannya dengan itulah. Pelabuhan itu kan navigasi, ada tarif. Dugaannya ada penyimpangan terkait...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya