Selasa 13 Oktober 2020, 16:29 WIB

Menaker: Tidak benar Pekerja Dieksploitasi dalam UU Ciptaker

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Menaker: Tidak benar Pekerja Dieksploitasi dalam UU Ciptaker

Ist
Menaker Ida Fauziyah

 

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law tidak mengeksploitasi pekerja. Hal ini berkaitan dengan waktu lembur bagi pekerja.

Ia mengatakan, waktu lembur dalam aturan terbaru tersebut ialah empat jam atau menjadi 12 jam waktu kerja per hari. Aturan tersebut diklaim masih mengikuti ketentuan lembaga buruh internasional atau ILO.

Baca juga: Jaga Nilai Tukar, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan

"Saya kira ini batas kemampuan bekerja orang 12 jam. Jika kemudian ditambah lembur sesungguhnya ini masih ketentuan ILO. Tidak lah benar kalah pekerja akan di eksploitasi. Karena sesungguhnya waktu kerja ini pun berdasarkan kesepakatan," jelas Ida dalam webinar 'UU Cipta Kerja Untuk Siapa' yang digelar oleh Maju Perempuan Indonesia (MPI), Jakarta Senin (12/10).

Soal waktu lembur dalam UU Ciptaker memang bertambah dari aturan sebelumnya. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa waktu lembur tidak boleh melebihi 3 (tiga) jam per hari atau 14 jam dalam seminggu.

"Kalah pekerjanya tidak mau lembur, pengusaha tidak boleh memaksakan," tegas Ida.

Menaker juga memaparkan soal pengaturan jam kerja karyawan. Ia mengatakan aturan itu tetap mengacu pada UU 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, yakni 7 jam selama sehari atau 40 jam selama seminggu untuk 6 hari kerja.

Untuk pengaturan waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk lima hari bekerja, Ida menjelaskan hal itu untuk pekerjaan yang memiliki waktu fleksibel.

Baca juga: Pelonggaran PSBB Beri Dampak Jangka Pendek pada Perekonomian

"Di UU Cipta Kerja kita menampung pekerjaan yang sifatnya kondisi tidak dapat mengikuti ketentuan tersebut perlu diatur waktu kerja khusus, misalnya ekonomi digital yang waktunya fleksibel," tutur Ida.

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak menghilangkan hak cuti pekerja, yakni cuti hamil dan haid. "Pengusaha wajib memberikan waktu cuti dan libur. UU cipta kerja tidak menghilangkan cuti haid dan melahirkan," pungkas Ida. (OL-6)

Baca Juga

Antara

Penumpang Membludak, 1.900 Orang Rapid Test di Stasiun

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:57 WIB
Bertambahnya penumpang KA jelang libur panjang turut berdampak pada padatnya antrean tes rapid di...
Antara

Food Estate Diutamakan di Lahan Mineral

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:52 WIB
Pengembangan food estate untuk memperkuat cadangan pangan nasional diutamakan pada lahan mineral. Jika di lahan gambut, pengembangan food...
Ist

Di New Normal, SDM Harus Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:52 WIB
Sekjen Kemenaker mengatakan SDM atau tenaga kerja harus siap dan mampu menghadapi tantangan perubahan revolusi industri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya