Selasa 13 Oktober 2020, 13:35 WIB

Dahnil: Kedaulatan Pertahanan Terjaga di UU Cipta Kerja

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Dahnil: Kedaulatan Pertahanan Terjaga di UU Cipta Kerja

ANTARA
Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak

 

Dahnil: Kedaulatan Pertahanan Terjaga di UU Cipta Kerja

KEMENTERIAN Pertahanan menyambut baik Undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya industri pertahanan (inhan) nasional lebih berdaulat dan dapat mengantisipasi intervensi asing.

"Jadi tidak benar bahwa inhan kita bisa dan diberikan kepada asing. Kementerian Pertahanan yang mengendalikan hingga mengatur terkait inhan di Indonesia," tegas Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).

Menurut Dahnil, UU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi. Selama ini banyak pihak swasta yang ingin masuk ke inhan namun terhalang aturan rigid.

Revisi Pasal 11 dari UU Industri Pertahanan melalui UU Ciptaker, kata Dahnil, menjadikan swasta bisa ikut berkontribusi, berkreativitas dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara.

"Dan harus dilihat, ketika UU No 16 dibuat 8 tahun lalu, saat itu kondisi badan usaha milik swasta lokal bidang pertahanan belum dinamis seperti sekarang," tuturnya.

Dalam kaitan adanya kemungkinan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI), Dahnil mengatakan hal itu nantinya diatur dalam ranah Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian Pertahanan tetap memegang kendali regulasi dan pengawasan dan tegas berdiri bagi kepentingan nasional.

"Industri alat peralatan pertahanan dan keamanan dari hulu sampai hilir tetap dikontrol penuh oleh Kementerian Pertahanan. Semua nanti akan diatur teknisnya dalam aturan turunan seperti Perpres, PP atau Kepmenhan," ujarnya.

Perlu dipahami, kata Dahnil, perubahan industri pertahanan di UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan instruksi presiden dalam HUT TNI ke-75. "Untuk menguasai lompatan teknologi terkini kita harus mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Ingatkan Seli dari Daniel ke KSP sebagai Barang Milik Negara

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK mengingatkan pemberian 15 unit sepeda lipat ke Kantor Staf Presiden (KSP) harus dicatat sebagai barang milik...
Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu Koreksi Data 2 Juta Pemilih dalam Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:44 WIB
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Seperti, meninggal dunia, berstatus di bawah umur,...
 Anthony Devlin / AFP

Rashford Catat Rekor Ketika MU Gulung RB Leipzig

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:42 WIB
Permainan berjalan dengan ketat hingga masuknya Rashford di babak kedua. Sang striker membuka keran golnya setelah menerima umpan Bruno...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya