Selasa 13 Oktober 2020, 10:02 WIB

Kementerian ATR Kebut Penyusunan PP Bank Tanah

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Kementerian ATR Kebut Penyusunan PP Bank Tanah

Antara
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil memberikan sertifikat gratis ke warga di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (1/9).

 

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan Bank Tanah. PP ini dibuat menyusul disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

"Bank Tanah merupakan institusi pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah dari seluruh Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga bulan. Tapi, akan kita kebut, mudah-mudahan akan jauh lebih cepat selesai," ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/10).

Dalam menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bank Tanah, Kementerian ATR akan melibatkan pemangku kepentingan lain untuk mengetahui hal yang menjadi concern atau perhatian selama ini terkait pertanahan.

"Sebab ini tidak ada yang ditutup-tutupi karena tujuan UU ini adalah supaya pemerintah lebih efektif mengelola negeri ini dengan cara mengurangi regulasi," terang Sofyan

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Bank Tanah merupakan institusi Pemerintah Republik Indonesia yang akan dipimpin oleh sebuah komite. Sofyan menjelaskan bahwa komite ini dipimpin oleh tiga orang menteri. Menteri ATR sebagai ketua komite tersebut.

"Kedua menteri nantinya akan ditunjuk oleh Presiden. Lalu, ada dewan pengawas," kata Sofyan.

Dewan Pengawas, sebutnya, terdiri dari perwakilan pemerintah dan  profesional. Perwakilan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah sendiri, sedangkan dari profesional akan dipilih Kementerian ATR. Setelah rampung, nama-nama tersebut akan diajukan ke DPR RI untuk disetujui.

"Setelah itu ada direksi, yang diangkat oleh Presiden. Institusi ini akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua menteri lain, yang fungsinya sebagai check and balance dalam mengambil keputusan," jelas Sofyan.

Menteri ATR juga menjelaskan Bank Tanah merupakan konsep yang sudah diterapkan di Singapura. Sofyan mengatakan, bahwa dahulu pemerintah Singapura juga tidak punya tanah, namun berkat Bank Tanah, pemerintah tersebut mengelola banyak tanah.

"Bank Tanah kita, juga akan berkembang. Ke depan akan ada kantor-kantor, mungkin akan berbarengan di Kantor Pertanahan, namun dengan fungsi yang berbeda, yakni land manager serta land regulator," pungkas Sofyan. (E-3)

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

Menaker: 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 tidak Naik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:58 WIB
Keputusan tidak menaikkan upah minimum itu karena pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi...
Dok.PPI

BUMN Didorong untuk Berkolaborasi, Bukan Berkompetisi

👤Heryadi 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:51 WIB
Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Denni mengatakan BUMN harus terus berkolaborasi bukan berkompetisi, baik...
DOK ASABRI

ASABRI Kolaborasi dengan 6 BUMN Rilis Program Kampung Milienial

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:46 WIB
Program ini dilaksanakan dengan kehadiran milenial di tengah-tengah masyarakat, dengan konsep keberlanjutan oleh kader-kader dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya