Selasa 13 Oktober 2020, 07:47 WIB

UU Ciptaker Klaster Lingkungan Utamakan Keadilan Masyarakat

mediaindonesia.com | Humaniora
UU Ciptaker Klaster Lingkungan Utamakan Keadilan Masyarakat

Ist/KLHK
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono diwawancarai presenter Metro TV.

 

SALAH satu klaster yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ialah terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam klaster ini, masyarakat menjadi unsur utama dalam keadilan dan keberpihakan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, UU Ciptaker klaster lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Antara lain mampu menciptakan lapangan kerja di sekitar kawasan hutan, di dalam kawasan hutan, bahkan di sekitar industri hilir.

"Kita ingin mengantarkan masyarakat bisa bekerja dengan kepastian hukum jelas, dengan kepastian kawasan yang jelas, dan tentu masyarakat memilki akses legal atau perizinan dalam mengelola kawasan hutan," ujar Bambang dalam program Prime Talk Metro TV, tadi malam.

"Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Masyarakat diharapkan akan mampu menjadi pelaku-pelaku usaha dan bisa berimbang dengan pelaku bisnis yang juga sudah lebih dulu mengelola kawasan hutan," imbuhnya.

Menurut dia, kepastian yang selama ini dijamin dalam kebijakan perhutanan sosial dilanjutkan dan dibuatkan dalam pasal-pasal di UU Ciptaker.

"Sebenarnya sudah diberikan sejak pemerintahan Presiden Jokowi di 2014-2019. Masyarakat telah diberikan akses legal sebanyak 4,2 juta hektare untuk mengelola kawasan hutan yang terdiri atas 870 ribu kepala keluarga. Ini dilanjutkan, masyarakat akan terus dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerataan ekonomi," jelas Bambang.

Setelah akses legal diberikan kepada masyarakat, katanya, dilanjutkan akses pemberian bantuan-bantuan, pendampingan, fasilitasi, dan juga permodalan. Hal ini bertujuan agar akses legal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan mampu meningkatkan usaha mereka sesuai dengan tujuan kegiatan hutan sosial.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan bantuan vokasi pendidikan dan keterampilan agar masyarakat bisa menjadi pelaku usaha. Selama ini, kata Bambang, pemberian izin usaha diberikan kepada investor atau swasta.

"Sebenarnya sejak 2014 dengan pendekatan kebijakan perhutanan sosial kegiatan salah satunya adalah melakukan kemitraan. Dan ini menjadi salah satu kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi konflik yang selama ini terjadi di areal konsesi dengan masyarakat yang berada di kawasan hutan ataupun di dalam areal izin," ungkapnya.

Dengan akses legal yang pasti, masyarakat terjamin untuk tidak terkena sanksi ketika sudah memperoleh izin. Dalam UU Ciptaker, pemberian akses legal kepada masyarakat diatur dalam Pasal 29a dan Pasal 29b.

Masyarakat di kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan yang saat ini belum memperoleh izin dan belum masuk dalam kebijakan perhutanan sosial, lanjut Bambang, akan diberikan perlindungan.


Tak ada sanksi pidana

Ke depan, katanya, tidak akan ada lagi masyarakat yang dikenakan sanksi pidana ketika mereka masuk dalam kawasan hutan dengan ketidaktahuan, ketidaksengajaan, atau hanya lantaran menebang satu pohon.

"Selama ini dikenakan pidana dalam pasal-pasal di UU 41 dan UU 18. Sekarang dalam pasal di UU 41 maupun UU 18 kita berikan keberpihakan kepada masyarakat karena mereka sudah masuk dalam kebijakan penataan kawasan hutan," jelasnya.

Selain itu, keterlanjuran masyarakat mengelola kawasan hutan sebelum UU Ciptaker disahkan tidak dikenakan denda ataupun sanksi administrasi.

"Mereka diharapkan dipercepat untuk pemberian akses legal ini," pungkasnya. (Ifa/S2-25)
 

Baca Juga

Antara/Herviyan Perdana Putra

Pembangunan Keluarga Penting untuk Cegah Stunting

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 20:12 WIB
Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14% pada tahun...
Antara/Idhad Zakaria

Potensi Bencana Tinggi, Kepala Daerah Dituntut Lakukan Mitigasi

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:29 WIB
Megawati mengaku sudah belajar praktik di Tiongkok dan Jepang soal metode menghadapi bencana...
Ist

Muda Konsumsi Kedelai, Tua Sehat Bugar 

👤Iis Zatnika 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:02 WIB
Dr.Rimbawan menuturkan, kedelai dan produk olahannya sesungguhnya kaya manfaat kesehatan, namun kerap dibayang-bayangi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya