Selasa 13 Oktober 2020, 06:06 WIB

DKI Investigasi Bencana Jagakarsa

Put/Hld/J-2 | Megapolitan
DKI Investigasi Bencana Jagakarsa

ANTARA/Medcom.id
Longsor di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

 

MUSIBAH banjir dan tanah longsor yang merenggut satu korban jiwa dan melukai dua warga di Jalan Damai, RT 004/02, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (10/10) malam tengah diinvestigasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari fakta di lapangan, termasuk dugaan adanya pelanggaran hukum kasus tersebut.

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti, kemarin, mengatakan instruksi untuk menginvestigasi bencana itu langsung datang dari Gubernur Anies Baswedan. Investigasi tersebut, terang dia, dilakukan oleh jajaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI.

Investigasi ini akan berproses cukup panjang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar karena banyak pihak yang harus dimintai keterangan, termasuk pengembang. “Sekarang belum ada perkembangan,” kata Marullah.

Di sisi lain, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan juga tengah berupaya melakukan pembersihan sisa-sisa longsoran dan membantu memperlancar aliran kali yang sebelumnya tertutup material longsoran. “Untuk saat ini Sudin SDA fokus membersihkan longsoran agar banjir tidak terjadi,” ujar dia.

Sebelumnya, pagar dinding pembatas Perumahan Melati Recidence yang terletak di Jalan Damai longsor dan menutup badan kali. Akibatnya, aliran air terbendung dan limpasan air membanjiri kawasan permukiman lain. Ratusan rumah warga pun terendam. Diduga, longsor terjadi akibat dinding pagar yang mengokupasi badan kali tidak dibangun dengan kukuh. Bongkar bangunan

Pengamat tata kota Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada pengembang dan pemilik bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai. Ia meminta adanya sanksi pembongkaran karena pelanggaran ini menyebabkan penyempitan badan sungai. “Sanksi denda tidak berdam- pak pada perbaikan kapasitas sungai sehingga tak ada upaya penanganan banjir di sini,” tukasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi dan memastikan pihak pengembang mematuhi semua ketentuan sebelum mendirikan bangunan.

“Semestinya developer ini memperhatikan ketika mau membuat bangunan. Lalu pengecekan dari dinas yang mengeluarkan IMB dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan juga perlu karena di situ semua perizinannya,” pungkas Nova. (Put/Hld/J-2)

Baca Juga

ANTARA/Wahyu Putro A

PSBB Transisi II Jakarta, Ada 1.294 Pelanggaran Protokol Kesehatan

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:38 WIB
Jumlah penindakan pelanggaran lewat Operasi Yustisi per 14 September hingga 25 Oktober sebanyak...
Dok: Pemprov DKI

Pemprov DKI Siapkan Pembangunan Pengolahan Air Limbah

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 13:05 WIB
Juaini mengatakan utamanya pembangunan SPALD-T ini dilakukan di lingkungan permukiman padat penduduk yang belum memiliki sanitasi yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Kurangi Debit Kali Sunter, Pemkot Jaktim Normalisasi Sodetan Waduk

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 12:57 WIB
Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengungkapkan target pelebaran sodetan itu selesai dalam waktu satu sampai dua pekan ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya