Selasa 13 Oktober 2020, 06:00 WIB

Dumas KPK Mendapatkan Teguran Lisan

Cah/P-5 | Politik dan Hukum
Dumas KPK Mendapatkan Teguran Lisan

MI/Atet Dwi Pramadia
Ilustrasi -- Logo KPK

 

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Pelaksana Tugas Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK Aprizal karena melanggar kode etik. Hal itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Menyatakan terperiksa (Aprizal) bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang putusan etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, kemarin.

Sejumlah hal yang memberatkan, kata Tumpak, yakni terperiksa tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

Sementara itu, hal yang meringankan ialah terperiksa belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Atas pertimbangan itu, kata Tumpak, sekaligus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Dewas, terperiksa dinyatakan bersalah. “Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran lisan, yaitu agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK,” pungkasnya.

Majelis etik ini dipimpin Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean didampingi dua anggota dewas, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris.

Sanksi itu berlaku selama satu bulan dan Aprizal tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Albertina menjelaskan Aprizal dinilai keliru menerapkan istilah OTT terhadap pejabat UNJ saat melapor kepada pimpinan KPK. Padahal, ia saat itu bertugas memberikan pendampingan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Landasan atas permintaan Inspektur Jenderal Kemendibud Mukhlis pada 15 Mei 2020 meminta tim Dumas KPK dapat membantu meluruskan
pemberian uang sebanyak US$1.200, Rp8 juta dari pejabat di UNJ kepada pejabat Kemendibud. Motifnya mempercepat gelar profesor rektor UNJ. (Cah/P-5)

Baca Juga

Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Dukcapil Kejar Target Cetak KTP-E Sebelum Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 10:15 WIB
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil, saat ini cakupan perekaman KTP-E baru 98% atau 189.676.771 jiwa dari 192 juta penduduk wajib...
Medcom.id

KPK Tangkap Kolega Eks Sekretaris MA

👤Tri/P-5 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 04:14 WIB
Pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya