Selasa 13 Oktober 2020, 05:35 WIB

UU Ciptaker Klaster Lingkungan Utamakan Keadilan Masyarakat

Ifa/S2-25 | Politik dan Hukum
UU Ciptaker Klaster Lingkungan Utamakan Keadilan Masyarakat

DOK METROTV
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dalam program Prime Talk Metro TV, tadi malam

 

SALAH satu klaster yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ialah terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam klaster ini, masyarakat menjadi unsur utama dalam keadilan dan keberpihakan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, UU Ciptaker klaster lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Antara lain mampu menciptakan lapangan kerja di sekitar kawasan hutan, di dalam kawasan hutan, bahkan di sekitar industri hilir.

“Kita ingin mengantarkan masyarakat bisa bekerja dengan kepastian hukum jelas, dengan kepastian kawasan yang jelas, dan tentu masyarakat memilki akses legal atau perizinan dalam mengelola kawasan hutan,” ujar Bambang dalam program Prime Talk Metro TV, tadi malam.

“Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Masyarakat diharapkan akan mampu menjadi pelaku-pelaku usaha dan bisa berimbang dengan pelaku bisnis yang juga sudah lebih dulu mengelola kawasan hutan,” imbuhnya.

Menurut dia, kepastian yang selama ini dijamin dalam kebijakan perhutanan sosial dilanjutkan dan dibuatkan dalam pasal-pasal di UU Ciptaker.

“Sebenarnya sudah diberikan sejak pemerintahan Presiden Jokowi di 2014-2019. Masyarakat telah diberikan akses legal sebanyak 4,2 juta hektare untuk mengelola kawasan hutan yang terdiri atas 870 ribu kepala keluarga. Ini dilanjutkan, masyarakat akan terus dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerataan ekonomi,” jelas Bambang.

Setelah akses legal diberikan kepada masyarakat, katanya, dilanjutkan akses pemberian bantuan-bantuan, pendampingan, fasilitasi, dan juga permodalan. Hal ini bertujuan agar akses legal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan mampu meningkatkan usaha mereka sesuai dengan tujuan kegiatan hutan sosial.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan bantuan vokasi pendidikan dan keterampilan agar masyarakat bisa menjadi pelaku usaha. Selama ini, kata Bambang, pemberian izin usaha diberikan kepada investor atau swasta.

“Sebenarnya sejak 2014 dengan pendekatan kebijakan perhutanan sosial kegiatan salah satunya adalah melakukan kemitraan. Dan ini menjadi salah satu kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi konflik yang selama ini terjadi di areal konsesi dengan masyarakat yang berada di kawasan hutan ataupun di dalam areal izin,” ungkapnya.

Dengan akses legal yang pasti, masyarakat terjamin untuk tidak terkena sanksi ketika sudah memperoleh izin. Dalam UU Ciptaker, pemberian akses legal kepada masyarakat diatur dalam Pasal 29a dan Pasal 29b.

Masyarakat di kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan yang saat ini belum memper- oleh izin dan belum masuk dalam kebijakan perhutanan sosial, lanjut Bambang, akan diberikan perlindungan.

Tak ada sanksi pidana

Ke depan, katanya, tidak akan ada lagi masyarakat yang dikenakan sanksi pidana ketika mereka masuk dalam kawasan hutan dengan ketidaktahuan, ketidaksengajaan, atau hanya lantaran menebang satu pohon.

“Selama ini dikenakan pidana dalam pasal-pasal di UU 41 dan UU 18. Sekarang dalam pasal di UU 41 maupun UU 18 kita berikan keberpihakan kepada masyarakat karena mereka sudah masuk dalam kebijakan penataan kawasan hutan,” jelasnya.

Selain itu, keterlanjuran masyarakat mengelola kawasan hutan sebelum UU Ciptaker disahkan tidak dikenakan denda ataupun sanksi administrasi.

“Mereka diharapkan dipercepat untuk pemberian akses legal ini,” pungkasnya. (Ifa/S2-25)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya