Senin 12 Oktober 2020, 23:55 WIB

Omnibus Law dan Komunikasi Publik

Raja H Napitupulu, Konsultan Komunikasi Independen, Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Opini
Omnibus Law dan Komunikasi Publik

Dok.pribadi
Raja Napitupulu

AKSI demonstrasi mahasiswa dan buruh sejak 5-7 Oktober lalu akhirnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'turun gunung' untuk mengklarifikasi berbagai asimetris informasi (baca: hoaks) yang beredar di masyarakat terkait konten dari omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sekembali dari Pulang Pisau, di Kalimantan Tengah, pada Jumat 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia tentang maksud dan tujuan dibentuknya regulasi itu.

Argumen penting
Presiden menyebutkan, ada 3 aspek penting yang menjadi argumentasi pemerintah menerbitkan UU itu; pertama, dampak pandemi covid-19 dipastikan mengganggu perekonomian bangsa, sehingga mengganggu kehidupan 10,4 juta pekerja. Terdiri dari 6,9 juta pekerja menganggur dan 3,5 pekerja terdampak. Hal itu diperparah dengan masuknya 2,9 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Artinya, dampak pandemi membuat pemerintah berpikir keras menyatakan kehadirannya terhadap sebanyak 13,3 juta penduduk yang membutuhkan pekerjaan memadai.

Kedua, memberi ruang kemudahan bagi masyarakat memulai usaha mikro dan kecil. Salah satunya, kemudahan perizinan berusaha, baik dari segi legalitas, modal awal yang harus disediakan hingga pemangkasan rantai birokrasi perizinan. Selama ini, kalangan dunia usaha mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh perizinan sehingga menciptakan high cost economy. Akibatnya, harga jual menjadi mahal dan tidak kompetitif, yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Ketiga, melalui pemangkasan rantai birokrasi dipastikan menurunkan tarif pengurusan perizinan sehingga menjadi sangat efektif. Siluman-siluman yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya rantai birokrasi, kini sangat dirugikan karena cahaya UU Cipta Kerja yang menyorot terang. Intinya, potensi korupsi dan area abu-abu kini tertutup rapat.

Pembaharuan dan terobosan besar yang direncanakan pemerintah, merupakan agenda besar menuju Indonesia maju. Karenanya, peran aktif dan dukungan masyarakat sangat diperlukan guna mewujudnyatakan harapan itu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat secara aktif, dan tentu saja Presiden Jokowi tidak bisa bekerja sendiri. Itu sebab rakyat Indonesia membayar seluruh kebutuhan hidup para pembantu presiden untuk mendukung kepala negara dalam mensosialisasikan (difusi) dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Namun, yang terlihat justru kurangnya pemahaman publik terhadap agenda pembangunan lewat UU Cipta Kerja. 

Apakah menjadi tugas presiden untuk mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat? Apakah para pembantu presiden tidak mampu mengomunikasikan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja itu kepada masyarakat secara edukatif? Mengapa gelombang penolakan begitu kuat dilontarkan publik terhadap kehadiran UU itu? Apa sebenarnya yang terjadi dalam komunikasi pemerintah? Perlu diingat bahwa, ruang publik dipahami sebagai domain komunikasi publik, dan komunikasi publik didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berorientasi pada pembentukan keputusan kolektif tentang hal-hal yang baik (Hänska, 2012).

Komunikasi publik
Mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti mengakui bahwa di antara pemerintah dan publik terjadi problem komunikasi, yang menghasilkan persepsi positif maupun negatif publik. Pilar demokrasi melibatkan peran eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media massa, dimana komunikasi menjadi pemersatu seluruh pilar. Artinya, tanpa komunikasi publik yang proporsional, sulit mengharapkan tercapainya target pembangunan.

Presiden Jokowi bahkan telah memberikan 8 arahan kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait komunikasi publik demi kepentingan rakyat. Pertama, informasikan apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan pemerintah. Kedua, informasikan secepat-cepatnya. Ketiga, jangan menunggu ditanya. Keempat, rakyat perlu informasi. Kelima, lakukan konsolidasi dan koordinasi agar tersambung. Keenam, negara jangan kalah sama pengamat. Ketujuh, kerjakan tugas jangan dengan cara lama/pola lama. Kedelapan, pemerintah inginkan kepercayaan masyarakat. 

Arahan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang menyebutkan tujuan komunikasi publik untuk menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Karenanya, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, serta mudah dimengerti terkait kebijakan dan program pemerintah, melalui berbagai saluran komunikasi. Namun aksi demonstrasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini, menunjukkan tidak berdampaknya arahan presiden. Masyarakat semakin mudah menaruh kecurigaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, arahan presiden tidak efektif di lapangan.

Fokus capaian
Maximillian T Hänska-Ahy (Hänska-Ahy, 2012) mengorelasikan komunikasi publik dengan upaya pemerintah mendapatkan dukungan publik bagi setiap keputusan melalui diskusi, untuk memperoleh keputusan yang sah dari suatu kebijakan. Hal senada juga dikatakan Habermas (Edgar, 2006) yang mengingatkan agar setiap pihak mengedepankan komunikasi dan diskusi rasional dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan Presiden Jokowi di atas cukup berhasil menenangkan publik, terutama kalangan yang membutuhkan klarifikasi pemerintah tentang substansi omnibus law UU Cipta Kerja. Paling tidak terlihat dari meredanya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh pascapenjelasan tersebut. Namun sangat disayangkan, karena harus presiden yang langsung turun tangan memberikan klarifikasi. Padahal tugas itu dapat dilakukan oleh para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. 

Dalam hal ini, paling tidak ada 3 hal menarik yang menjadi kemungkinan penyebab terjadi aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh menolak UU Cipta Kerja, terkait komunikasi publik; pertama, menteri terkait tidak memiliki kapasitas untuk mensosialisasikan, menjelaskan dan mengedukasi publik terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Akibatnya, terjadi pembiaran publik dalam memaknai maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan UU itu. Padahal, pada beberapa kesempatan menteri-menteri terkait kerap berbicara di media dan asosiasi buruh serta pengusaha dalam konteks tripartit, namun tidak mencapai titik temu yang berujung pada aksi demo.

Kedua, pemerintah ingin memberi ruang bagi presiden untuk menjelaskan secara langsung kepada rakyat Indonesia betapa penting dan strategisnya UU itu. Dengan demikian, presiden dinilai semakin dekat dengan masyarakat dan memahami kegelisahan masyarakat. Hanya melalui penjelasan dan penegasan presiden, masyarakat dapat berhenti melanjutkan aksi demo menentang UU itu. Jika ini benar, sesungguhnya seberapa penting peranan pembantu presiden dalam menjalankan komunikasi publik kepada rakyat Indonesia? Khususnya jika ditinjau berdasarkan Inpres 9/2015.

Ketiga, ada kelompok tertentu yang berkepentingan dengan penolakan UU Cipta Kerja itu untuk mempertahankan kenyamanan yang selama ini diperoleh, atau mencoba memanfaatkan momentum guna mencapai targetnya. Kelompok ini mencoba bermain di air keruh, yang dampaknya kerugian pada masyarakat dan negara. 

Solusi konkrit
Bila argumentasi ini diteruskan, masih bisa dipikirkan beberapa kemungkinan lainnya penyebab aksi demo menentang UU itu. Namun narasi pemikiran ini harus mengerucut pada solusi konkrit yang mungkin dapat menjadi pertimbangan semua pihak terkait; pertama, setiap pihak berupaya aktif dalam setiap pembelajaran kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Pemerintah -termasuk parlemen sebagai wakil rakyat- menjalankan fungsi dan perannya mengedukasi publik melalui narasi-narasi edukatif, sementara publik belajar menghormati sosialisasi informasi yang disampaikan pemerintah sehingga tercipta sinergi optimal sebagai energi aktif pembangunan.

Kedua, setiap pihak belajar menahan diri dalam berkomentar terhadap pihak lain. Pemerintah dan masyarakat hendaknya tidak lagi melontarkan narasi-narasi provokatif yang dapat memicu timbulnya perdebatan sia-sia serta berpotensi menciptakan penolakan satu sama lain. Sebagai sesama ciptaan Tuhan yang derajatnya di atas ciptaan lain, manusia berperan untuk mewujudkan rasa saling hormat, saling mengasihi dan saling membangun satu sama lain, sehingga upaya saling menghargai bukan hal sulit.

Ketiga, tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama, meski kembar sekalipun. Karenanya, dalam proses edukasi yang disampaikan pemerintah perlu mengedepankan sikap sabar dan mengasihi. Dengan mengasihi, maka seseorang akan mampu bersikap sabar terhadap pihak yang dikasihinya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya, akan sabar mendidik hingga anaknya memahami maksud didikan sang ibu. Melalui komunikasi publik yang tepat, pemerintah dapat membuktikan bahwa karya pelayanannya bagi negeri didasarkan pada kasih untuk membangun seluruh masyarakat.

Keempat, setiap pihak berupaya meningkatkan literasi terkait program pembangunan pemerintah, sehingga berimplikasi pada peningkatan partisipasi publik. Pembangunan bangsa ditujukan untuk seluruh masyarakat, karenanya peran aktif semua pihak wajib dibutuhkan.

Saat menjadi wali kota Solo, Jokowi pernah mengungkapkan slogannya dalam mengatasi beragam permasalahan, yaitu ‘segala sesuatu bisa diselesaikan di meja makan.’ Akan menarik bagi publik, jika seandainya pemahaman yang sama juga diterapkan dalam upaya pemerintah melakukan difusi bagi kebijakan-kebijakannya. Mengingat kultur mayoritas masyarakat Indonesia dengan semangat kerelaan menghormati pemimpinnya, apalagi pemimpin yang memahami kebutuhan dasar masyarakatnya. Semoga.

Baca Juga

Dok MI

Meredam Dampak La Nina pada Produksi Pangan

👤 Guru Besar Universitas Lampung (Unila), Ekonom Senior Indef, Waketum Perhepi Bustanul Arifin 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:23 WIB
Puncak La Nina akan terjadi pada Desember 2020 karena bersamaan dengan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) dari Samudra Hindia....
Medcom.id

Siaga La Nina dan Multibencana Hidrometeorologi

👤Kepala BMKG Dwikorita Karnawati 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:04 WIB
Di fitur cuaca dalam aplikasi tersebut sudah tersedia informasi prakiraan cuaca selama 7 hari ke depan, dengan update setiap 3 jam sampai 6...
Dok. Pribadi

UN, AN/AKM dan Literasi Penilaian

👤Syamsir Alam Divisi Kurikulum dan Penilaian Yayasan Sukma 🕔Senin 26 Oktober 2020, 03:05 WIB
DUNIA pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, minggu lalu dikejutkan rencana Kemendikbud untuk meluncurkan kembali penilaian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya