Senin 12 Oktober 2020, 19:31 WIB

Dilarang Bayar Upah Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Dilarang Bayar Upah Lebih Rendah dari Tahun Sebelumnya

ANTARA/Nova Wahyudi
.

 

PENGUSAHA tidak boleh membayar upah lebih kecil dari tahun sebelumnya ke pegawainya. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.

"Di situ (UU Ciptaker) dikatakan bahwa pengusaha dikarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi di BNPB, Jakarta, Senin (12/10).

Soal lain yakni mekanisme upah minimum. Airlangga meluruskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak dihapus dalam UU Ciptaker. Bahkan, upah minimum kabupaten/kota, sebutnya, harus lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum tetap ada, baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UMP jadi batas minimalnya. Upah kabupaten/kota itu lebih tinggi dari UMP dan itu yang menetapkan gubernur," ungkap Airlangga.

Airlangga juga kemudian membantah perihal adanya isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dipekerjakan terus menerus. Menurutnya, hal itu perlu diluruskan untuk menghindari disinformasi ke publik.

"Substansi tenaga kerja dikatakan pekerja waktu tertentu bisa terus menerus kerja, itu salah. Pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku bagi pekerjaan tetap. Jadi itu bagi pekerjaan yang penyelesaiannya jangka pendek," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah isu soal penghapusan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Pemerintah, sebutnya, masih mengakomodasi hal tersebut dalam Omnibus Law. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Dedhez Anggara (STR)

Target Tinggi, Akselerasi FLPP Tahun Depan Mesti lebih CepatĀ 

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:15 WIB
Dengan target penyaluran KPR FLPP 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun, bank pelaksana harus bekerja dua kali...
MI/Susanto

Sri Mulyani: Kesenjangan Teknologi Terjadi di Indonesia

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:59 WIB
Transformasi digital itu dilakukan melalui pemberian subsidi berupa internet gratis kepada siswa, guru hingga pendidikan tinggi guna...
Dok OJK

Perkokoh Daya Tahan Ekonomi, OJK Dukung Kemendes Dirikan LKD

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:56 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya