Senin 12 Oktober 2020, 17:25 WIB

PDIP Desak Anies Kecam Demonstran yang Merusak Fasilitas Publik

Hilda Julaika | Megapolitan
PDIP Desak Anies Kecam Demonstran yang Merusak Fasilitas Publik

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Halte Transjakarta Bundaran HI hangus terbakar saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan mengecam keras aksi demo anarkis yang merusak fasilitas umum di Jakarta. Ia menyayangkan aksi penolakan UU Omnibus Law pada Kamis, (8/10) lalu karena menimbulkan kerugian untuk warga DKI karena fasilitas yang dirusak tersebut dibayar oleh pajak penduduk DKI.

"Sangat disayangkan demo anarkis ini. Fasilitas ini dibiayai oleh pajak penduduk DKI, tetapi dirusak oleh pendemo yg sebagian besar dari luar DKI. Seharusnya Gubernur mengecam keras tindakan ini sebagai Kepala Daerah, bukan malah mengatakan mereka menegakkan keadilan seakan pejuang," kata Gilbert kepada Media Indonesia, Senin (12/10).

Menurutnya Anies sudah seharunya membela kepentingan warga Jakarta. Terlebih para pendemo ini datang dari luar DKI yang terbukti bisa membawa virus covid-19. Sehingga bisa meningkatkan penularan kasus covid-19 di Ibu Kota.

"Gubernur harusnya membela kepentingan penduduk DKI karena mereka yang masuk ini membawa virus covid-19, terbukti dari pemeriksaan yang dilakukan polisi. Pemprov DKI juga harus mendukung keputusan Pusat dalam hal ini, bukan malah terkesan membela para pendemo. Indonesia adalah begara kesatuan, bukan negara federal," jelasnya.

Baca juga: Kepada Para Demonstran, Anies: Anda Sedang Menegakkan Keadilan

Pihaknya pun berharap demonstrasi yang dilakukan berjalan dengan damai. Apabila masyarakat merasa belum puas terkait UU Omnibus Law ini maka bisa menempuh jalur konstitusional tepatnya lewat Mahkamah Konstitusi (MK)

"Saya berharap mereka melakukan aksi damai, dengan keuangan DKI yan minim, tidak sepatutnya dialokasikan ke hal-hal yang tidak perlu seperti perbaikan halte. Kalau masih belum puas, tempuh jalur konstitusional saja lewat MK. Jangan makin memperburuk suasana: kasus covid-19 bertambah di DKI, ekonomi makin terganggu," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan sempat berjanji untuk menyampaikan aspirasi pendemo kepada pemerintah pusat. Hal ini direncanakan lewat rapat pemerintah pusat bersama gubernur se-Indonesia. Ia menyebut menegakan keadilan merupakan kewajiban setiap orang.

"Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok kita akan teruskan aspirasi itu. Disampaikan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu. Jadi saya apa yang tadi disampaikan besok akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua dan anda semua sedang menegakkan keadilan," kata Anies, Kamis (8/10). (OL-4)

Baca Juga

ANTARA

Pasaraya Manggarai Terbakar, Damkar Kerahkan 14 Unit Mobil Pemadam

👤Widhoroso 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 15:39 WIB
Pemadaman berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, asap pekat yang keluar dari dalam gedung menyulitkan upaya petugas memadamkan api yang...
ANTARA

Pelanggaran Protokol Kesehatan di DKI Menurun

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 14:48 WIB
Masyarakat dinilai sudah memiliki peningkatan kesadaran menggunakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah terutama untuk...
ANTARA

Mulai 3 November, DKI Gratiskan Uji Emisi Kendaraan

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 14:20 WIB
Uji emisi kendaraan secara gratis mendukung terealisasinya Jakarta Langit Biru serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya