Senin 12 Oktober 2020, 15:16 WIB

PA 212 Demo, PBNU Ajak Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
PA 212 Demo, PBNU Ajak Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj

 

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta agar masyarakat tidak melangsungkan aksi penolakkan UU Cipta Kerja dengan kerusuhan.

Ia mengimbau, masyarakat menggugat produk hukum itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang melakukan aksi demonstrasi. Pernyataannya itu berkaitan dengan rencana aksi penolakkan UU Cipta Kerja oleh PA 212 yang akan dilakukan Selasa (13/10).

"Sekali lagi, mari kita bangun kehidupan bersama yang nyaman, aman, tentram, jaga keutuhan bangsa Indonesia. Jangan sampai menjadikan kita berbuat anarkis, yang rugi kita sendiri, yang sulit kita sendiri, yang akan menerima akibatnya yang negatif, porak poranda, hancur, kita sendiri," tuturnya dikutip dari siaran tertulis yang diterima, Senin (12/10).

"Kalau ada sesuatu mari kita ajukan dengan beradab. Menghadapi perbedaan, pro kontra omibus law (UU Ciptaker), kami ajak bersama-sama NU untuk mengajukan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi," sambungnya

Said menambahkan, gejolak yang timbul sebaiknya tidak didasari oleh ego dan kepentingan kelompok tertentu. Sebab, hal itu nantinya akan berdampak pada kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, Minggu (11/10) menyatakan telah bertemu dengan Said Aqil membicarakan soal UU Cipta Kerja.

Dalam kesempatan itu, Ida menyampaikan penjelasan tentang UU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian banyak pihak.

"Kami jelaskan kepada beliau tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Kemudian kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain," kata Ida.

Dia menambahkan, Ketua Umum PBNU itu dirasa memahami duduk persoalan polemik UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan. Dalam kesempatan itu pula Ida memastikan pemerintah tetap melindungi hak-hak buruh. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Irsan Mulyadi

Pembahasan Regulasi TNI Tangani Terorisme Harus Secara Hati-Hati

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:04 WIB
Bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun, kewenangan TNI harus sesuai aturan...
MI/Supardji Rasban

Sudirman Said Raih Penghargaan Demokrasi

👤Supardji Rasban 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:32 WIB
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Abraham Samad menerima penghargaan...
MI/Susanto

Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:06 WIB
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya