Senin 12 Oktober 2020, 14:06 WIB

Pembahasan RUU Ciptaker Disebut Sudah Sesuai Aturan

Sri Utami | Politik dan Hukum
Pembahasan RUU Ciptaker Disebut Sudah Sesuai Aturan

MI/Mohamad Irfan
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus (kiri)

 

PEMBAHASAN RUU Cipta Kerja sejak awal telah melalui mekanisme sesuai dengan aturan dan bersifat terbuka atau dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus yang mencoba meluruskan tudingan bahwa pihaknya menggodok RUU secara tidak transparan.

"Saya sebagai salah seorang anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi terhadap masalah tersebut," ujar Guspardi.

RUU Cipta Kerja merupakan hak inisiatif pemerintah. Pemerintah mengirimkan surat kepada DPR pada 12 Februari 2020. Sesuai mekanisme yang berlaku, Bamus (Badan Musyawarah) DPR menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut.

"Pada 20 April terbentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law. Pada saat itu resmi Panja melakukan pembahasan," tuturnya.

Sebelum Panja terbentuk, Pimpinan Baleg meminta kepada ketua kelompok fraksi (Kapoksi) untuk mengirimkan anggotanya guna dimasukan menjadi anggota Panja yang  bersifat proporsional sesuai jumlah anggota dari masing-masing kapoksi.

"Ketika akan dilakukan pembahasan hanya fraksi Demokrat yang tidak mau ikut dalam pembahasan dengan alasan pandemi covid-19. Tetapi menjelang akhir pembahasan, sekitar satu setengah bulan menjelang berakhir pembahasan mereka ikut terlibat terhadap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah," ungkapnya.

Baca juga:  Pemerintah Tunggu Masukan PP Omnibus Law

Guspardi merinci langkah pertama yang dilaksanakan Panja dalam pembahasan RUU dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakat

Setelah RDPU dilaksanakan, Panja mengadakan rapat pembahasan RUU dengan pihak pemerintah. Kemudian, Pimpinan Panja meminta kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada pimpinan Panja untuk dibahas, didiskusikan dan disinkronisasikan serta diambil kesepakatan dan keputusan oleh fraksi bersama pihak Pemerintah.

"DIM yang diputuskan satu demi satu tersebut tidak ada satupun yang dilakukan secara voting tetapi dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat," tukas Guspardi.

Pembahasan RUU Cipta Kerja pada umumnya dilakukan di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR dan dilaksanakan pada siang hari. Pada masa reses, Panja juga melaksakan pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR dan dibenarkan serta diatur dalam tata tertib.

"Perlu disampaikan, ada juga pembahasan dilaksanakan pada malam hari, selama 3 atau 4 hari dilakukan di hotel," pungkasnya.(OL-5).

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lagi, Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:45 WIB
Sempat berusaha melarikan diri, akhirnya kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung TG 9583 TS tersebut menyerah dan dapat diperiksa serta...
Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Dukcapil Kejar Target Cetak KTP-E Sebelum Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 10:15 WIB
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil, saat ini cakupan perekaman KTP-E baru 98% atau 189.676.771 jiwa dari 192 juta penduduk wajib...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya