Senin 12 Oktober 2020, 13:07 WIB

BEM Nusantara Siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

 Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
BEM Nusantara Siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Dok.Pri/Twitter
Koordinator Pusat Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Hengky Primana.

 

BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara siap menempuh jalur uji materi atau judicial review (JR) menyoal Undang-undang Cipta Kerja. Cara ini lebih tepat ketimbang turun ke jalan.

Hengky Primana selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara menilai JR lebih tepat di lakukan saat pandemi seperti ini. Pasalnya semua pihak harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya perkumpulan lebih dari 50 orang serta menjaga jarak.

“Kita juga ingin saling bahu membahu untuk memutus rantai penyebaran covid-19 ini, kita menakutkan ini akan menjadi cluster baru penyebaran covid-19,” kata Hengky, dalam keterangan resmi, Senin (12/10).

Hengky menyampaikan JR menjadi lebih tepat mengingat gedung DPR tidak diisi siapapun karena penutupan akibat 18 Anggota DPR terkena covid-19. Terlebih terdapat tiga jalur untuk pembatalan omnibus law ini, yaitu legislatif review, JR dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Dari ketiga pilihan itu menurutnya, yang paling memungkinkan adalah menempuh JR. “Karena DPR RI dan presiden pun sudah berkeras tidak akan melakukan legislatif review ataupun Perppu, dan hasil JR ini nantinya akan memberikan keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat,” tegas Hengky.

Dalam kesempatan yang sama Hengky menekankan BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada beberapa poin dari omnimbus law yang harus direvisi lagi.

“Tidak semua dari omnimbus law itu buruk, tapi ada beberapa poin yang harus di koreksi,” jelas Hengky.

Lebih jauh BEN Nusantara mengapresiasi kawan-kawan yang menempuh jalur unjuk rasa. "Tetapi kita harus tetap mewaspadai penumpang-penumpang gelap yang ikut dalam aksi murni kita dan saya menghimbau tetap jaga protokol kesehatan" tutup Hengky. (Cah/OL-09)

Baca Juga

Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...
Antara

Kebijakan Jokowi Dinilai Berpihak ke Sektor Usaha Jangka Panjang

👤Putra Ananda 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:23 WIB
"Kami berharap UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini bisa membuat Indonesia lebih bersaing sebagai destinasi investasi di sektor...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya