Senin 12 Oktober 2020, 08:31 WIB

Akademisi: Jangan Panik Anggap UU Cipta Kerja tidak Ada Solusi

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Akademisi: Jangan Panik Anggap UU Cipta Kerja tidak Ada Solusi

ANTARA/Reno Esnir
Sejumlah mahasiswa dan buruh melakukan aksi damai menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di kawasan Pasar Senen, Jakarta.

 

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menggelar dialog dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) mengenai subtansi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, Minggu (11/10) malam.

Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani menyatakan masyarakat jangan tersulut panik dulu karena substansi UU tersebut.

“Jadi jangan anggap tidak ada solusi, lalu panik, demo anarkis, saling caci maki. Kita kawal UU Cipta Kerja dengan komunikasi terbuka dan cendikia agar sesuai dengan harapan kita bersama," kata Karomani dalam keterangan resmi.

Baca juga: Naskah Final UU Ciptaker Jadi Patokan

Ketua FRI sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyambut baik adanya diskusi rektor dengan pemerintah.

Menurutnya, hal itu penting untuk memperkuat komunikasi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.

“Ini kesempatan sangat baik juga bagi para Rektor untuk memberi masukan kepada Pemerintah baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," ungkap Arif

Dalam forum tersebut, Menaker Ida memaparkan penjelasan atas isu-isu ketenagakerjaan yang selama ini salah dipahami masyarakat. Mulai dari persoalan kontrak kerja, outsourcing, pesangon, upah minimum, waktu kerja, dan tenaga kerja asing.

Ida juga menyatakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibutuhkan dalam situasi persaingan global yang semakin ketat, yang membutuhkan sumber daya manusia yang lebih unggul.

"Tingkat produktivitas pekerja Indonesia masih yang terendah di Asia, yaitu 74,8. Padahal rerata negara Asia tingkat produktivitasnya mencapai 78,2," tutur Ida.

Ia menjelaskan ada empat hal urgensi dalam RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain.

Lalu urgensi ketiga, kata Ida, ialah penduduk yang tidak/belum bekerja akan semakin tinggi dan keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap atau berpenghasilan negera kelas menengah.

"Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, " jelas Menaker Ida. (OL-1)

Baca Juga

 Dok. MI/SASKIA ANINDYA PUTRI

Komnas HAM: Hak Menyatakan Berpendapat Tercederai

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 15:20 WIB
Kebebasan mengungkapkan pendapat saat ini tercederai, tidak hanya kepada masyarakat sipil, tapi juga...
MI/Susanto

Benny Tjokro Banding Atas Vonis Korupsi Jiwasraya

👤Antara 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 15:08 WIB
Benny Tjokro divonis dengan hukuman seumur hidup dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6...
MI/M Irfan

Surat Jalan Palsu, Hakim juga Tolak Eksepsi Prasetijo dan Anita

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 14:44 WIB
Setelah menolak eksepsi terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Tjandra, PN Jakarta Timur Selasa (27/10), juga menolak eksepsi yang diajukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya