Minggu 11 Oktober 2020, 11:18 WIB

Perhimpunan Dokter Gigi Juga Tolak Permenkes No 24 Tahun 2020

Basuki Eka Purnama | Humaniora
Perhimpunan Dokter Gigi Juga Tolak Permenkes No 24 Tahun 2020

MI/ANDRI WIDIYANTO
Dokter menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat memeriksa gigi pasien anak di salah satu klinik di Kemang, Jakarta Selatan.

 

SEJAK bergulirnya penolakan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes) No 24 tahun 2020 dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) yang mewakili lebih dari 65 kolegium dan perhimpunan profesi kedokteran seluruh Indonesia, pekan ini, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), serta Ikatan-Ikatan Keahlian Dokter Gigi juga menyatakan menolak PMK tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PDGI Hananto Seno mengatakan terbitnya Permenkes itu telah menimbulkan keresahan bukan hanya di organisasi profesi kedokteran lainnya namun juga di kalangan kedokteran gigi.

Baca juga: 120 Hotel Isolasi Mandiri Disiapkan di Sembilan Provinsi

"Hal ini karena dokter gigi/dokter gigi spesialis pada saat menegakan diagnosa maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi, bukan hanya dalam bentuk rujukan tetapi juga yang harus dilakukan langsung di tempat dokter gigi/dokter gigi spesialis itu sendiri. Misalnya, pada tindakan perawatan saluran akar," kata Hananto.

"Oleh sebab itu, para dokter gigi/dokter gigi spesialis pada saat pendidikan profesi sebelum berpraktik telah dibekali kompetensi terbatas di bidang radiologi. Terbitnya Permenkes ini jelas akan mengganggu layanan kedokteran gigi pada masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MKKGI Chiquita Prahasanti mengatakan, "Dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah spesialis yang pendidikan maupun profesinya telah diakui pemerintah. Spesialis ini memiliki kompetensi memberikan pelayanan radiologi lanjut kedokteran gigi seperti Panoramic, Ceplalometri, dan Cone Beam Computed Tomography. Untuk itu, kami mohon agar spesialis radiologi kedokteran gigi turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik agar supaya masyarakat dapat terlayani oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus."

Bersama dengan puluhan kolegium dan perhimpunan kedokteran lainnya di Indonesia, PB PDGI dan MKKGI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar mengubah atau mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang menjadi keresahan/ kekacauan di bidang pelayanan kedokteran di Indonesia saat ini. (RO/OL-1)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Menjaga Kondisi Psikis Penderita Kanker Payudara

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 12:55 WIB
Agar dapat memulihkan kondisi psikis penderita kanker dibutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan konseling dari...
MI/Andri Widiyanto

Hari Dokter Indonesia, MKKI Minta Dokter untuk Tetap Tangguh

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 10:55 WIB
Seluruh sejawat dokter di Indonesia diminta tetap teguh memegang azas kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan azas kesejawatan...
ANTARA/Maulana Surya

Peran Ayah Penting untuk Pencegahan Stunting

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 10:50 WIB
Stunting juga harusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki, keluarga, hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya