Minggu 11 Oktober 2020, 08:06 WIB

Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pembahasan RUU

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pembahasan RUU

MI/MOHAMAD IRFAN
Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR0-RI mengenai RUU Cipta Kerja.

 

KETUA program studi hukum tata negara di Universitas Indonesia Fitra Arsil menilai keterlibatan masyarakat dalam membuat rancangan undang-undang (RUU) sangat penting. Pasalnya, regulasi tersebut akan mengatur kehidupan masyarakat.

Fitra menyebut, setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, hukum akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Masyarakat diharuskan
mengetahui seluruh aturan yang diatur.

"Misalkan, Senin diputus (DPR dan pemerintah), Selasa masuk lembaran negara, Rabu kita melanggar gak bisa bilang saya gak tau, kan tinggal di Papua, mana tau saya di Senayan," ujar Fitra dalam diskusi virtual, Minggu (11/10).

Baca juga: Pembuat Undang-Undang Selalu Perlakukan MK Sebagai Tong Sampah

Fitra menekankan tidak ada lagi celah bagi masyarakat untuk menghindar jerat hukum dari UU yang telah disahkan. Sebab itu, penting partisipasi masyarakat dari pada isi materi yang terkandung.

Selain itu, keterlibatan masyarakat menunjukan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak hanya berhenti saat pemilihan umum ketika memilih calon wakil rakyat.

Berkaca pada UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang belakangan menimbulkan kontroversi, Fitra telah mencatat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi tersebut. Sebanyak 16 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar dan disiarkan melalui virtual media Youtube.

"Sebanyak 16 kali RDPU ada 16 narasumber dari berbagai pihak, jadi ada juga lembaga, perseorangan, pakar dan sebagainya menghasilkan 1.000 halaman," jelasnya.

Ia membandingkan dengan pengesahan UU Teroris Tahun 2018, menggelar 12 rapat dengar pendapat (RDP), 15 RDPU berama 15 narasumber. Serta melakukan 10 kali kunjungan kerja.

"UU ini menghasilkan 49 halaman," tuturnya.

Namun, berbeda halnya dengan UU Organisasi Masyarakat (Ormas) Tahun 2017, digelar sebanyak 28 RDPU. Regulasi itu hanya tediri dari delapan pasal.

"UU kecil ini, DPR melakukan banyak sekali partisipasi publik," jelasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

PP Muhammadiyah Terima Naskah UU Ciptaker Lewat WhatsApp

👤Sri Utami 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 12:31 WIB
Naskah tersebut saat ini sedang dipelajari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah yang kemudian dapat menghasilkan keputusan sebagai sikap...
ANTARA/Galih Pradipta

KPK Periksa 2 Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Terkait Korupsi RY

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:59 WIB
Kedua saksi itu yakni Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor Diyanto serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Rawan Dipolitisasi, KPK Sebut Alokasi JPS tak Diatur

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 11:30 WIB
Ia menjelaskan dalam penanganan pandemi covid-19, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan refocusing alokasi Anggaran Pendapatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya