Minggu 11 Oktober 2020, 04:03 WIB

Kota Ramah HAM Dorong Kualitas Masyarakat

Ant/P-2 | Politik dan Hukum
Kota Ramah HAM Dorong Kualitas Masyarakat

MI/FZ
Ilustrasi

 

PEMERINTAH terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hal itu juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara pemerintah, Komnas HAM, LSM di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM,” ujar Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Jumat (9/10).

Moeldoko mengatakan Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang.

Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 telah menegaskan perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM, seperti Wonosobo dan Solo.

Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah HAM atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada 2013 pemerintah telah menetapkan kebijakan Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Hal ini sekaligus menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis hak asasi.

Adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda setempat menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

Kini kota-kota lainnya yang ramah HAM bermunculan seperti Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga, dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM Tahun 2020.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, setelah era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan desentralisasi, yakni peraturan terdistribusikan dan kewenangan berada di pemda. Langkah itu berperan penting dalam mewujudkan kota ramah HAM.

“Forum Kota HAM merupakan inisiatif baik dalam mempromosikan HAM dari prinsip normatif menuju inisiatif dan praktik nyata dari negara sebagai the main duty bearer of righ dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Taufan. (Ant/P-2)

Baca Juga

DOK: KEMENSOS

Anggaran Jumbo, Kinerja Juara

👤Ifa/S3-25 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 04:27 WIB
Mensos Juliari berkomitmen pihaknya terus bekerja keras memastikan distribusi bansos bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal...
ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

Menjaga Kredibilitas Pilkada di Tengah Pandemi

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 04:14 WIB
Keputusan untuk melanjutkan pilkada bukan pilihan mudah. Belum ada kepastian kapan puncak pandemi akan terjadi. KPU pun terus mengikuti...
DOK KEMENTAN

Sektor Pertanian Andalan Ekonomi Bangsa

👤S3-25 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 03:53 WIB
Data BPS menyebutkan peran sektor pertanian di Indonesia saat ini cukup signifikan. Ini terlihat dari kontribusinya terhadap total PDB...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya